JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Keinginan Partai Demokrat bergabung dalam barisan koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) dinilai tak akan mudah. Niat itu sangat mungkin terganjal restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Direktur Eksekutif Voxpol Indonesia Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, bagaimana pun Jokowi akan mendengar masukan dari Mega sebagai ketua umum parpol pengusung utama Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 soal dinamika koalisi. Masukan itu akan menentukan apakah Demokrat diterima atau tidak.

“Kunci atau restu ada sama Mbak Mega. Sepanjang belum ada sinyal dari Bu Megawati, berarti belum positif. Jokowi saya pikir akan mendengar dulu masukan dan sinyal Bu Mega,” kata Pangi di Jakarta, (12/8/2019).

Pangi mengingatkan, komunikasi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Megawati tidak secair ‘politik nasi goreng’ Mega dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Karena itu, akan sulit bagi Mega memberikan restu kepada Demokrat.

Dia pun menyimpulkan tidak akan mudah bagi Demokrat untuk bisa merapat dengan koalisi pemerintah. Selain restu Mega, resistensi dari parpol anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) lainnya juga cukup tinggi.

“Mereka masih keberatan masuknya gerbong baru nonkoalisi karena jelas akan menganggu kapling (jatah menteri) mereka,” ujar Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Partai Demokrat sebelumnya menyatakan bakal bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Keputusan itu diambil setelah 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono.

"Namun sikap tersebut kita kembalikan pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi pemegang haknya, beliau lah yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai pemegang hak prerogatif," ujar Ketua Divisi Komunikasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen. (Alf)