Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 16 Okt 2019 - 15:15:42 WIB
Bagikan Berita ini :

Ketua Fraksi PKS: Yuk! Kokohkan Parlemen Sebagai Penyambung Aspirasi Rakyat

tscom_news_photo_1571213742.jpg
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di Ruang Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Memperingati Hari Parlemen Indonesia 16 Oktober 2019, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengajak seluruh anggota DPR dan Fraksi-fraksi di Senayan mengokohkan parlemen sebagai penyambung aspirasi rakyat yangkuat dan produktif.

"Anggota parlemen adalah wakil rakyat, maka sudah semestinya pikiran, ucapan, tindakan dan keputusannya harus mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan rakyat," ungkap Jazuli, di Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Ajakan ini, lanjut Jazuli, sebagai langkah awal untuk memperbaiki kinerja dewan lima tahun yang akan datang.

"Awal periode ini harus menjadi momentum untuk perbaikan kinerja DPR dengan membuka lebar-lebar mata dan telinga setiap anggota dewan atas realitas permasalahan rakyat," ungkapnya.

Menurut Anggota DPR empat periode ini, kebutuhan rakyat saat ini yang harus direspon dengan kebijakan negara yang tepat adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik semakin baik.

"Apa contohnya? Harga-harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, biaya berobat (bpjs), biaya pendidikan, jangan terus-terusan naik dan memberatkan rakyat kecil. Sebaliknya, lapangan kerja dan jaminan penghidupan yang lebih mudah dengan payung undang-undang serta kebijakan yang lebih konkrit dan eksekutorial," tegasnya.

Fraksi PKS sendiri telah membuktikan selama lima tahun yang lalu ketika pintu dewan dibuka lebar-lebar dengan program "Hari Aspirasi Rakyat", masyarkat berbondong-bondong datang menyampaikan aspirasinya dan anggota dewan PKS wajib menindaklanjuti dengan mediasi, fasilitasi, hingga penyelesaian konkrit. Ke depan, program ini akan kita perkuat.

"Fraksi PKS juga konsisten menolak setiap kebijakan penaikan harga-harga yang memberatkan rakyat kecil serta mengkritisi kebijakan yang berlawanan dengan kemandirian bangsa seperti kebijakan hutang negara yang kian membengkak, kebijakan impor komoditas kebutuhan pokok, dan lain-lain. Inilah peran-peran parlemen sebagai penyeimbang dalam kerangka checks and balances yang konstruktif," pungkas Jazuli. (Alf)

tag: #pks  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

Proyek Pesawat R80 dan N245 Diganti "drone", Kenapa?

Oleh Bachtiar
pada hari Minggu, 31 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Pemerintah memutuskan untuk menghapus dua proyek pengembangan pesawat, yakni R80 dan N245, dari ...
Berita

Jusuf Kalla Prediksi New Normal Bisa Berlangsung 3 Tahun

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla memperkirakan pelaksanaan kebijakan new normal di Indonesia bisa berlangsung tiga tahun. "Berapa lama? ...