JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma"ruf Amin yangakan digelarpada 20 Oktober 2019, situasi nasional malah mencekam.
Setelah rangkaian kerusuhan brutal di Wamena Papua, Selasa (16/10/2019) kemarin, giliran di Kalimantan Timur pecah. Pemukiman pendudukdibakar massa diduga karena konflik antar suku pendatang di wilayah yang rencananya akan disulap menjadi Ibu Kota baru itu.
Selain itu, sejumlah aksi besar-besaran juga dikabarkan akan digelar hari ini di sejumlah daerah. Puncaknya, Istana Negara juga menjadi sasaran lokasi aksi oleg mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Jabodetabek.
Sontak, aparat keamanan pun dibuat pontang-panting. Sebayak 31 Ribu aparat keamanan gabungan TNI-Polri yang dikerahkanuntuk menjaga keamanan Ibu Kota Jakarta hingga haripelantikan presiden nanti.
Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia (PPI), Muhlis Ali, meminta semua pihak menjaga situasi kondusif. Jangan ada pihak yang mencoba memprovokasi publik untuk membuat kegaduhan.
"Ayo kita jaga kondusifitas nasional. Kita harus sambut dan rayakan pelantikan presiden dan wakil presiden kita ini," ujar Muhlis kepadawartawan, Kamis (17/10/2019).
Menurut Muhlis, sudah saatnya pendukung Prabowo dan Jokowi bersatu. Hal ini sangat penting untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
"Karena pak Prabowo dan pak Jokowi kan sudah ketemu. Jadi sudah saatnya kita ini bersatu," tandas Muhlis.
Lebih lanjut, Muhlis mengatakan bahwa sebaiknya Jokowi diberi waktu untuk konsentrasi menata Indonesia di pemerintahan jilid II ini. Misalnya, kata dia, Jokowi sudah mulai memikirkan penguatan sumber daya manusia selain pembangunan infrastruktur.
"Tapi kita harus tetap kritis kalau kebijakan pemerintah tidak memihak kepada rakyat. Kita tak boleh diam," katanya.
Selain itu, Muhlis memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang tak pernah lelah bekerja menjaga situasi demi keamanan nasional.
"Karena kalau keamanan nasional kita terganggu akan banyak investor yang meninggalkan Indonesia. Jadi paling tidak kita dukung langkah-langkah Polri dan TNI," tukas Muhlis yang juga Ketua Umum Himpunan Generasi Muda Madura (Higemura). (Alf)
