Oleh Sahlan_ake pada hari Rabu, 01 Apr 2020 - 22:42:50 WIB
Bagikan Berita ini :

Keputusan Jokowi Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dinilai Tepat

tscom_news_photo_1585755770.jpg
Muhammad Syukur Mandar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPD Partai Golkar Maluku Utara Muhammad Syukur Mandar mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakan strategis, dalam rangka mengantisipasi penyebaran Virus Covid 19. Hal tersebut bisa kita lihat pada lahirnya Perpu, Nomor 1 tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

Adapun, Tiga Paket Peraturan Perundang-undangan ini, menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan upaya mengantisipasi bahaya pandemic Covid 19.

Menurut politisi yang juga praktisi hukum ini ada tiga hal penting yang harus dicermati sebagai bentuk kesungguhan Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma"ruf Amin dalam mengatasi wabah virus corona (Covid-19) ini.

"Pertama, soal kebijakan bidang keuangan, perpajakan & ekonomi, yang secara tegas diatur dalam Perpu nomor 1 Tahun 2020. Nah, pada paket kebijakan ekonomi, saya melihat pemerintah telah merancang pembiayaan pada sektor-sektor penting yang menjadi beban ekonomi masyarakat, misalnya stimulus pajak, keringanan kredit, dan pembebasan listrik, itu semua akan sangat membantu masyarakat terdampak," kata Syukur Mandar di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Ia menilai, kebijakan yang juga tepat adalah mengenai pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini kata Syukur, memang berdampak pada aktifitas ekonomi masyarakat. Tetapi kebijakan ini jauh lebih baik, dibandingkan pemerintah memilih opsi melakukan lock down atau karantina wilayah. Sebab, lock down lebih berpotensi melumpuhkan aktifitas ekonomi masyarakat.

"Saya melihat langkah Presiden Jokowi dan jajaran Kabinet bidang ekonomi adalah sangat tepat. Saat ini saya kira yang harus kita lakukan adalah menguatkan kebijakan pemerintah dengan mengindari aktifitas sosial berskala besar, karena resiko atau menghindari resiko penularan yang cepat," ujarnya.

Syukur Mandar mengaku sangat menyayangkan sikap sejumlah orang yang menyerang Menko Ekonomi Airlangga Hartarto yang juga ketua umum Golkar, sebab pelemahan nilai tukar rupiah bukan soal salah kebijakan, tapi soal dampak covid 19. Mereka mengakit-kaitkan soal lemahnya tim ekonomi akibat melonjaknya nilai tukar rupiah, itu adalah tidak tepat.

Sebab covid-19, bukan sekedar bencara Indonesia, atau sekedar bencana yang melumpuhkan perekonomian dalam negeri, melainkan covid 19 adalah bencana dunia.

"Gejolak ekonomi global tentu akan terjadi. Namun, yang harus kita dorong adalah penguatan kebijakan pemerintah dalam hal mengantisipasi krisis ekonomi akibat virus corona (Covid-19). karena itu, langkah Presiden Jokowi sudah sangat tepat, dengan mengeluarkan penetapan darurat kesehatan masyrakat," tutupnya.

tag: #partai-golkar  #dpr  #virus-corona  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

Amien Rais : Istilah New Normal Itu Sesungguhnya Menyesatkan

Oleh Givary Apriman
pada hari Monday, 25 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais menyoroti penggunaan istilah ‘new normal’ di Indonesia yang akan dilaksanakan sebagai langkah awal usai pandemi corona ...
Berita

PSI Minta Jokowi Rombak Para Menteri, Pengamat: Partai Pendukung Mulai Tak Puas

JAKARTA (TEROPONGSENAYA) --Pengamat Ilmu pemerintahan Gde Siriana menilai hal yang wajar adanya permintaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Presiden Joko Widodo melakukan ...