Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 08 Apr 2020 - 21:57:04 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Surat Cicilan Mobil Untuk Anggota DPR, Ini Penjelasan Sekjen DPR

tscom_news_photo_1586357824.jpeg
Gedung DPR/MPR/DPD (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Beredar surat atas nama Sekretariat JenderalDPRbernomor SJ/4824/SETJEN DAN BK DPR RI/PK.02/4/2020 tentang pembayaran uang muka pembelian kendaraan bagi anggota dewan. Surat tertanggal 6 April 2020 itu ditandatanganiSekjen DPRIndra Iskandar.

Isi surat tersebut menyatakan bahwaanggota DPRyang dilantik tanggal 1 Oktober 2019 mendapatkan fasilitas pembayaran uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebesar Rp 116.650.000.

Uang muka dipotong pajak penghasilan 15 persen dan akan ditransfer langsung ke rekening anggota DPR pada 7 April 2020.

Berdasarkan isi surat, pembayaran uang muka pembelian kendaraan itu merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Saat dikonfirmasi kabar tersebut Sekjen DPR RI Indra Iskandar membenarkan surat tersebut. Namun, kata ia, bahwa pembelian kendaraan untuk para Anggota DPR Periode 2019-2024 sudah ditunda.

"Itu kan sudah di pending ya. Sesuai dengan perpres no 54/2020 anggaran DPR juga dipotong untuk penangan wabah Covid-19 secara nasional," kata Indra saat dihubungi, TeropongSenayan, Rabu (8/4/2020) malam.

Penundaan ini, kata Indra, anggaran untuk pembelian kendaran para anggota DPR dialihkan untuk program lain, khususnya penanganan Covid-19.

Dirinya juga belum memastikan sampai kapan penundaan ini, Indra menerangkan penundaan ini mengacu perpres 54/2020.

Berikut isi suratnya:

Yth.
Bapak/ibu anggota DPR RI

Di Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan Pasal (2) ayat (2) disebutkan bahwa "fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per periode masa jabatan dan diterima setelah 6 (enam) bulan sejak dilantik".

tag: #dpr  #virus-corona  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

Ombudsman Turun Tangan Atas Pemecatan 109 Tenaga Medis di Ogan Ilir

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 26 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Lembaga pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan menyelidiki pemecatan terhadap 109 tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir oleh bupati setempat pada 21 ...
Berita

Anies Tak Ingin Ada Gelombang Kedua Covid-19 di DKI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan arus warga  ke luar-masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta di masa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan ...