Berita
Oleh Givary Apriman pada hari Friday, 10 Jul 2020 - 10:59:00 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Sebut Ketahanan Nasional Harus Fokus Pada Sektor Pangan dan Kesehatan

tscom_news_photo_1594351876.jpg
Abdul Kadir Karding (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menyampaikan pihaknya memastikan ketahanan nasional di tengah pandemi Covid-19, termasuk di sektor kesehatan dan pangan.

Abdul mengatakan kalau pertahanan tak hanya menyoal alat utama sistem persenjataan (Alutsista), tetapi ketahanan nirmiliter seperti kesehatan dan pangan.

"Isu krusial saat ini soal ketahanan pangan. Sebelumnya, FAO (Food and Agriculture Organization) juga mengingatkan potensi krisis pangan dunia di masa pandemi Covid-19," kata Abdul Kadir melalui keteranganya, Jumat (10/07/2020).

Abdul Kadir menyebutkan kalau sektor pangan yang kuat menjadi kunci sebuah negara untuk memiliki ketahanan nasional yang ideal.

"Karena itu, kita harus mulai betul-betul memikirkan atau fokus bagaimana agar bangsa ini memiliki ketahanan pangan yang kuat," ucapnya.

Anggota Panja Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Dampak Virus Corona Komisi I DPR RI ini menuturkan banyak hal yang perlu diantisipasi, tidak hanya selama pandemi tetapi juga dampak terburuk yang ditimbulkan setelah pandemi.

Pasalnya, bila situasi tersebut tidak diantisipasi dengan baik maka efek pasca pandemi sangat riskan bagi eksistensi pemerintahan dan negara.

"Pertama, di sektor ketenagakerjaan karena akan muncul penggangguran akibat terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kedua, masalah ketersediaan pangan," tuturnya.

"Ketiga, ketahanan kesehatan apabila aspek tersebut tak bisa dikelola, maka berpotensi dapat mempengaruhi ketahanan nasional secara keseluruhan," sambungnya.

Lebih lanjut, Politisi PKB ini menekankan pentingnya kejelasan komando dalam penanganan Covid-19, termasuk antisipasi terjadinya gelombang kedua.

Menurutnya, koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah perlu berjalan efektif untuk menghindari hambatan koordinasi antar lembaga.

"Yang lebih penting sebenarnya bagaimana kita mendorong kerja sama konstitusi, karena bisa dikatakan ego sektoral ini masih sangat kuat. Misalnya, semuanya menyiapkan sistem early warning yang sama, artinya semua melakukan hal yang sama, seharusnya dilakukan adalah koordinasi satu pintu sehingga jalan berbarengan," pungkasnya.

tag: #dpr  #ketahanan-siber  #komisi-i  #corona  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...