Oleh Bachtiar pada hari Sabtu, 21 Nov 2020 - 08:36:05 WIB
Bagikan Berita ini :

Politikus Hanura ini sebut Fadli Zon gak ngerti UU TNI

tscom_news_photo_1605922565.jpg
Inas Nasrullah Zubir Politikus Hanura (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Politikus partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan dasar argumentasi politikus Gerindra Fadli Zon yang menyebut akan berbahaya jika TNI urusi perkara yang menyangkut persoalan sipil.

"Fadli Zon menilai, akan berbahaya jika TNI masuk ke ranah politik sipil dan menggunakan pendekatan kekuasaan, mosok sih Zon?" sindir Inas kepada wartawan, Sabtu (21/11/2020).

"Coba deh suruh Fadli mencerna baik-baik pernyataan Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menyebutkan bahwa FPI sudah bertindak semaunya dan mengganggu keutuhan bangsa."

Jadi, kata dia, kalau Pangdam Jaya mengatakan bahwa FPI harus dibubarkan, maka hal tersebut bukan berarti masuk keranah politik,

"Melainkan penilaian terhadap stabilitas keamanan dalam rangka membantu tugas pemerintahan di DKI," jelasnya.

Dijelaskan Inas, salah satu fungsi dan tugas TNI yang ditentukan oleh UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

"Jadi cukup jelas deh, bahwa sekecil apapun adanya potensi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, TNI wajib bertindak, termasuk mencopot baliho yang berisi propaganda yang mengganggu keutuhan bangsa dan berpotensi mengacaukan keamanan negara," tegasnya.

tag: #politik  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...