Opini
Oleh Goldy Arsyi | Junior Journalist. pada hari Selasa, 18 Feb 2025 - 20:08:10 WIB
Bagikan Berita ini :

Natalius Pigai: Prabowo Isyaratkan Rekonsiliasi Anak Bangsa di HUT Gerindra, Hormati Jokowi dan Megawati

tscom_news_photo_1739884090.png
(Sumber foto : Tempo.co)

Jakarta, 18 Februari 2025– Peringatan HUT Partai Gerindra menjadi momentum penting dalam dinamika politik nasional. Salah satu momen yang menarik perhatian publik adalah gestur positif Presiden Prabowo Subianto terhadap Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sikap ini dinilai sebagai sinyal rekonsiliasi politik yang dapat membawa dampak signifikan bagi stabilitas nasional.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pentingnya persatuan di tengah perbedaan politik. Ia memberikan penghormatan kepada Jokowi dan Megawati, dua tokoh yang selama ini memiliki peran penting dalam perjalanan politik Indonesia. “Kita harus bersatu untuk kepentingan bangsa. Persatuan adalah kunci bagi Indonesia yang lebih kuat,” ujar Prabowo di hadapan para kader dan tamu undangan.

Respons Positif dan Harapan Rekonsiliasi menunjukkan bahwa gestur Prabowo ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meredakan polarisasi yang terjadi pasca-pemilu. Keberadaannya dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan dan kini sebagai presiden terpilih menunjukkan kesinambungan dalam kepemimpinan nasional. Pengamat politik menilai bahwa rekonsiliasi antara kubu politik yang selama ini berseberangan dapat menciptakan stabilitas yang lebih baik. “Apa yang ditunjukkan Prabowo malam ini adalah tanda bahwa rekonsiliasi politik sedang diupayakan. Ini penting untuk menurunkan tensi politik dan memastikan jalannya pemerintahan yang efektif,” ujar seorang analis.

Pandangan Natalius Pigai

Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, turut memberikan respons atas peristiwa ini pada pukul 19.29 malam ini. Pigai mengatakan pujian Prabowo ke Jokowi dan Megawati sebagai rekonsiliasi anak bangsa. Oleh Karena itu Prabowo patut diapresiasi sebagai tokoh pemersatu bangsa.Ini saya menilai dari perspektif politik pemimpin kami yang selalu berfikir tentang perdamaian, rekonsiliasi dan keadilan bagi bangsa agar Indonesia menjadi bangsa yang unggul melalui implementasi pencapaian cita-cita Asta Cita.

Meski rekonsiliasi ini disambut positif, tantangan tetap ada. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah:

1. Menjaga keseimbangan dalam pemerintahan

Prabowo harus memastikan bahwa rekonsiliasi ini tidak menghilangkan suara kritis yang penting bagi demokrasi.

2. Menegakkan hukum secara adil

Stabilitas politik harus dibarengi dengan reformasi hukum yang transparan dan tegas.

3. Menjaga kepercayaan publik

Masyarakat berharap bahwa rekonsiliasi ini bukan sekadar strategi politik, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Dengan langkah yang diambil Prabowo dalam HUT Gerindra ini, wacana rekonsiliasi politik di Indonesia semakin menguat. Apakah ini akan menjadi awal dari politik yang lebih harmonis atau hanya sebatas simbol? Waktu yang akanmenjawabnya.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Kembali ke UUD 1945: Refleksi atas Dekrit 5 Juli 1959 dalam Konteks Demokrasi Kontemporer

Oleh Tim Teropong Senayan
pada hari Sabtu, 05 Jul 2025
Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang menandai titik balik perjalanan konstitusional Indonesia: Dekrit Presiden tentang Kembali ke UUD 1945. Dekrit ini, yang menandai ...
Opini

Kebangkitan Kejaksaan, Kemunduran KPK, dan Tantangan Reformasi Penegakan Hukum Era Prabowo

Di tengah apatisme publik terhadap penegakan hukum, sebuah fakta mengejutkan hadir melalui Podcast Suara Angka LSI Denny JA edisi awal Juli 2025. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, Kejaksaan ...