JAKARTA-Langkah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk DPR tandingan justru hanya mempersulit posisi Pemerintahan Jokowi.
“Tanpa KIH di DPR, Jokowi masih bisa berjalan memerintah. Namun tanpa KMP, bisa dipastikan Jokowi akan rontok di tengah jalan. Bagaimanapun, pengambilan keputusan di DPR memerlukan kehadiran anggota dalam jumlah tertentu. Maka tanpa KMP tidak akan ada keputusan yang bisa diambil DPR,” kata Pengamat Politik FISIP Universitas Indonesia, Arbi Sanit kepada TeropongSenayan Jakarta, Senin, (3/11/2014).

Dia memberikan contoh untuk pembahasan UU APBN-P 2014 maka diperlukan 2/3 anggota DPR untuk hadir. Kalau para menteri Jokowi memilih rapat dengan pimpinan alat kelengkapan dan komisi DPR Tandingan, maka dipastikan tidak akan ada pengesahan UU APBN-P. ”Ini sama artinya Jokowi tidak punya uang sama sekali untuk menjalankan roda pemerintahannya dan Jokowi tidak punya legitimasi untuk menggunakannya,” imbuhnya.

Dengan membuat kistruh DPR, maka KIH akan tetap disalahkan. ”Kalau ada dua DPR, lalu siapa yang mau getok palu? Ini kan cara bercandaan yang tak terlalu pandai. Padahal kondisi politik saat ini sudah terbangun sangat baik dalam 10 tahun oleh pemerintahan SBY. Kalau pemerintahan tidak jalan, jangan salahkan kalau KMP menjungkalkan dia,” tegasnya.

Oleh karena itu, Arbi mengingatkan Jokowi untuk tidak terlalu mendengarkan saran-saran dari anak buahnya karena belum tentu benar. ”Coba masalah tukang tusuk sate itu, saran siapa itu? SBY saja 10 tahun berkuasa tidak pernah melakukan hal itu meski difitnah seperti apapun. Ini baru beberapa hari saja sudah memenjarakan orang. Makanya saya tegaskan hati-hati dengan Jokowi, dia lebih galak,” tandasnya.

Sebelumnya Politisi PDIP, Ahmad Basarah meminta kabinet Jokowi untuk mengabaikan semua undangan dari DPR secara keseluruhan.
Menurut Basarah, komposisi pimpinan DPR tidak adil dan merata. ”Menteri-menteri kabinet kerja tak perlu merespon undangan. Menteri-menteri rapat saja dengan DPR Tandingan,” imbuhnya. (ec)