JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pidato Presiden Joko Widodo yang mengkritik sejumlah pemberitaan yang dianggap merugikan dirinya, menuai kontroversi. Sebab selama ini Jokowi sudah 'dibesarkan' oleh pencitraan media.

Diketahui, saat memberikan sambutan dalam Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB),Jokowi sempat melontarkan kritikannya terhadap sejumlah pemberitaan di beberapa media, terutama media online yang dianggapnya banyak membangun pemberitaan bernada pesimisme pada publik.

Sontak sajakritik Jokowi tersebut menimbulkan pro kontra di tengah publik, tak terkecuali kalangan anggota DPR RI.

Misalnya saja, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh. Ia menganggap bahwa kritik presiden Jokowi terhadap pers terlalu berlebihan dan tidak sepenuhnya benar.

"Ada betulnya, tetapi tidak semua betul," kata Prananda saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (09/02/2016).

Menurutnya, sebagai pilar keempat demokrasi, pers yang obyektif masih tetap berjalan di Indonesia.

"Karena Pers menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik yang sangat diperhatikan oleh dewan pers," teranganak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tersebut.

Jika dirasa menekan atau sejenisnya, kata dia, hal itu karena ada "subjektifitas" pemahamam dan persepsi politik sebagian pihak. Sebab,pers pada dasarnya merupakancorong sosio-control dari masyarakat.

Saat ditanya apakah kritik Jokowi tersebut sebagai bentuk kegerahannya terhadap pers selama ini, Prananda mengatakan bahwa kritik tersebut bukanlah bentuk kegerahan, melainkan masukan yang konstruktif untuk pers.

"Tidak gerah tetapi hanya mengasih masukan untuk pertimbangan karena bagaimanapun juga masukan untukpers sangat berhaga untuk jalannya pemerintahan. Saya percaya maksud Presiden adalah untuk Pers lebih menelaah lagi dan mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari pemberitaan dan dukungan kritis bagi Pemerintahan,"jelasnya. (iy)
Powered by Telkomsel BlackBerry®