Rasanya cukup memprihatinkan sekaligus merisaukan menyaksikan sejumlah pejabat publik berlatar belakang politisi tersangkut kasus korupsi. Baik mereka itu sedang di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Sebut saja beberapa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK yang menyeret sejumlah politisi yang sedang menjadi anggota DPR maupun DPRD. Demikian pula terhadap sejumlah Gubernur, Walikota maupun Bupati di sejumlah daerah.

Hampir semua kasus korupsi tersebut memperlihatkan betapa berlebihannya para pelaku koruptor itu meraup uang haram. Sejumlah mata uang, bukan hanya rupiah namun juga mata uang asing, biasanya menjadi barang bukti.

Berpolitik seakan tak lagi sebuah cara untuk mewujudkan gagasan atau ideologi partai politik yang yakini dan dipilihnya. Berpolitik dengan demikian bukan lagi untuk membangun tatanan masyarakat sesuai keyakinan ideologi yang di percayai.

Tak berlebihan jika bagi mereka itu berpolitik tidak lebih sebagai mata pencaharian. Menjadi pejabat publik dilakoni sebagai cara menumpuk pendapatan dan harta. Bukan mengemban amanah dari masyarakat yang telah memilihnya.

Kekuasaan yang digenggamnya bukan untuk kemashlahatan masyarakat. Namun untuk keperluan diri sendiri dan keluarga. Akibatnya, mengelola dana negara layaknya milik nenek moyangnya. Kewenangan dijadikan komoditi ditukar dengan materi.

Barangkali inilah ekses kehidupan yang sarat diwarnai pragmatisme. Semua diukur berdasarkan keuntungan jangka pendek dan tidak mau rugi. Inilah barangkali bentuk serbuan budaya hedonisme yang menggusur nilai-nilai dan ideologi.

Berpolitik kini sering lebih dilandasi sebagai cara meraih karir dan sumber pencaharian. Pasar bebas persaingan politik membuat biaya politik tidak murah. Investasi politik bukan lagi karya, namun berubah menjadi sejumlah dana atau uang.

Apakah berpolitik sebuah panggilan pengabdian yang masih membanggakan?(*)