JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menjamin tidak ada fasilitas negara yang digunakan pada kasus surat perjalanan yang mengatasnamakan dirinya.
"Kenyataannya kementerian luar negeri menolak surat tersebut dan tidak diteruskan ke Konjen RI. Kementerian luar negeri menilai surat tersebut memang tidak sesuai prosedur," ujar Menteri Yuddy saat ditemui di kantor Kemenpan-RB di Jakarta, Senin (4/4/2016).
Berdasarkan informasi yang diberikan, Yuddy mengatakan bahwa pihak konjen RI juga tidak memfasilitasi perjalanan kolega Menteri Yuddy di partai Hanura, yaitu Wahyu Dewanto Suripman.
"Saya cek sendiri ke saudara Wahyu, bahwa saat di Australia untuk ke hotelnya pun naik taksi sendiri, hotelnya juga sudah disiapkan sendiri. Jadi tidak ada fasilitas negara yang digunakan," dalih Yuddy.
Akan tetapi dia menegaskan, peristiwa ini merupakan sebuah peringatan bagi pejabat publik baik pemerintah dan DPR-RI agar jangan semena-mena meminta fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Termasuk bagi Wahyu, ujarnya melanjutkan, walaupun dia tidak menerima tunjangan fasilitas negara apapun saat di Australia tapi memang terindikasi memiliki niat untuk melakukan hal tersebut.
"Sudah ada niat untuk dilayani pemerintahan untuk kepentingan pribadi, itu jelas tidak boleh. Praktik seperti ini sudah tidak bisa diterima masyarakat, kita akan tetap semangat untuk memperbaiki birokrasi menjadi lebih baik," tukasnya.
Pada kesempatan yang sama, dirinya juga menegaskan dirinya tidak memerintahkan untuk mengeluarkan surat fasilitas perjalanan yang mengatasnamakan dirinya.
"Peristiwa tersebut di luar sepengetahuan saya, tidak ada instruksi dan perintah, bahkan saya larang. Faktanya, surat itu ternyata bukan dikirimkan dalam hardcopy, tapi via email," ujar Menteri Yuddy.
Oleh sebab itu, Menteri Yuddy juga telah meminta kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara dan pejabat birokrasi agar tidak mudah percaya dengan adanya surat yang mengatasnamakan menteri dari lembaga terkait.
Atas kejadian ini, Menteri Yuddy mengatakan akan mengambil hikmahnya bahwa beredarnya gambar surat tersebut di masyarakat menandakan tidak ingin lagi adanya praktik pencatutan nama pejabat negara.(yn)
