Naiknya Wiranto jadi Menkopolhukam memastikan Ahok menang. Ini adalah test pertama Hoaqiau mencoba menjadi penguasa politik indonesia, setelah menjadi penguasa ekonomi indonesia. Yaitu 80% lebih. Jika Ahok mampu menerobos sistem politik menjadi penguasa, maka sah-lah secara faktual, Hoaqiau menjadi bagian utama pemimpin politik nasional.

Pertandingan pindah ke perebutan singgasana RI satu atau Presiden RI tahun 2019. Hoaqiau mulai naik ke gelanggang politik sejak UUD 2002 memberi peluang: kata asli telah dihapuskan sehingga hak Hoaqiau sama persis dengan pribumi.

Tapi jika semua parpol dukung Ahok, pilkada batal karena cuma ada satu paslon. Ini cara taktis parpol untuk menolak Cina menjadi penguasa politik. Ambil duitnya, dan dukung penuh. Parpol memang tak punya cara lain, karena Ahok sangat kuat.

Ahok memang didukung Presiden, Nine Swords. Selain itu juga didukung Hoaqiau (diaspora Cina), didukung jaringan bisnis Cina internasional WOCE, dan jaringan bisnis regional WCEC, didukung pemimpin militer dan polisi, karenanya didukung jaringan preman. Yang terpenting, adalah dukungan politik OBOR (on belt on road one china) dari penguasa Beijing. Plusnya, didukung PB Ansor.

Indonesia adalah negara terbanyak menampung Hoaqiau (Cina overseas atau diaspora Cina). Yaitu 7,9 juta tahun 2009. Pernyataan resmi ABRI Januari 1998, Hoaqiau yang tergabung di 166 perusahaan Taipan, menguasai 82% kekayaan negara dan 64% PDB. Ada belasan dari situ yang pribumi.

Namun pada Orba, hubungan diplomatik Indonesia dengan RRC terputus sejak 1965 karena keterlibatannya dalam G30S PKI. Sehingga Hoaqiau tak dapat dimanfaatkan dalam politik praktis.

Perubahan iklim politik sejak reformasi telah memulihkan hubungan RI - RRC, dengan demikian Cina daratan terintegrasi langsung dengan Hoaqiau. Praktis Hoaqiau menjadi ujung tombak Tiongkok dalam proxy maupun asimetris.

Dalam hal itu mendompleng kepentingan penguasa Beijing untuk menjadikan Ahok sebagai penguasa politik Indonesia. Bukti, Setya Novanto yang juga Hoaqiau, juga telah mengumumkan dirinya sebagai calon Wakil Presiden untu mendampingi Jokowi menjadi calon Presiden di tahun 2019.

Test casenya adalah apabila Ahok berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta. Penguasa Beijing akan habis-habisan untuk menjadikan Ahok sebagai jalan masuk ke singgasana RI satu. Itu sejak keberhasilan Presiden Cina menggiring Presiden Jokowi mendirikan AIIB (Asia Infrastructure Investment Bank) 24 Oktober 2014, atau lima bulan sejak Jokowi berkuasa.

Dari AIIB, Xi mengabulkan permintaan Jokowi untuk mendanai proyek infrastruktur yang dijanjikan Jokowi dalam kampanye pilpres. Yaitu sebesar Rp 520 triliun. AIIB adalah bank kreditur ketiga yang diinisiasi Tiongkok setelah BRICKS (Afrika) dan Bromcho Del Sur (Amerika Latin) sebagai perlawanan terhadap lembaga keuangan barat (IMF, ADB, World Bank).

Bagi Tiongkok, Hoaqiau Indonesia adalah bagian penting dalam politik OBOR di mana Tiongkok menganut azas Ius Sanguinis (warga negara berdasarkan keturunan), praktis diaspora Cina adalah warga negara RRC.

Hubungan RI - RRC yang menghangat itu, telah menjadikan harapan bagi Hoaqiau, dan kegiatan ekonomi dan politik ke RRC menaik pesat. Ini dipicu pula oleh peran Tiongkok yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia 10 tahun terakhir. Tepatnya sejak Amerika dilanda krisis ekonomi sejak 2008.

Apalagi akhir tahun lalu, Yuan berjasil masuk ke special drawing rights, menjadi Renmimbi, mata uang resmi dunia setelah USD dan Euro. Jadi, sekali lagi Tiongkok menjadi pahlawan untuk menghadapi gempuran nilai tukar USD dan terbukti serangan nilai tukar ke pasar modal Shanghai 6, 7, 8 Agustus 2015, tak membuat Tiongkok collaps.

Kini dana besar Asia disimpan dalam Renmimbi. Dengan itu, taper tantrum yang lebih dikenal sebagai senjata glolal Amerika tidak signifikan. Serangan nilai tukar ke Pasar Modal Shanghai itu membuat Rp 36 ribu triliun menguap dalam 3 hari. Tapi sekalipun utang RRC 280% dari PDB nya, hanya memperlambat ekonomi RRC dari 7,4% menjadi 6,7% realisasi tahun 2015.

Serangan ke pasar modal Shanghai itu sebelum Renmimbi. Sekarang RRC jauh lebih kuat, dan yang menangguk keuntungan besar adalah Hoaqiau Indonesia. Bisnis ke Amerika dan Eropa nyaris tak berarti, Tiongkok menjadi penyumbang devisa terbesar dari ekspor Indonesia ke sana.

Fenomena hubungan RI - RRC itu secara politik telah meresahkan banyak pihak. Ahok naik daun, Setnov jadi penguasa Golkar, Taipan menguasai 80% ekonomi nasional, namun banyak hal yang misterius dalam hubungan itu.

Yang tak kalah menarik banyak memperoleh perhatian adalah menyeberangnya politik Presiden Jokowi ke Cina yang dianggap oleh Barat sebagai pengkhianatan. Sebab, sebelumnya Presiden SBY berkiblat ke Barat, begitu pula Orba.

Yang mula-mula resah adalah TNI AD. Mereka memunculkan issu PKI dan berteberan kaos palu arit di mana-mana. Ini menggempur hubungan RI - RRC. Tentu saja Barat tak tinggal diam, lapaknya diambil oleh RRC. Di situlah letak makna kehadiran Sri Mulyani menjadi Menkeu.

Kehadiran naker RRC akibat kerjasama itu, menjadi masalah dan dimunculkan sebagai sentral issu komunisme. Jokowi memang butuh Rp 3 ribu triliun untuk membiayai infrastruktur yang ia janjikan di pilpres. Itu telah dijanjikan Xi waktu presentasi di Beijing, dan awal disetujui Rp 520 trilun tadi. Untuk komitmen itu, Jokowi menyerang keuangan barat di KAA Bandung 2014.

Yang tidak diperhitungkan oleh Jokowi adalah kekuatan Barat. Ia main hantam yang membuat IMF, ADB, dan World Bank gusar. Padahal, mestinya ia tahu. Pada Oktober 2014, barat rame-rame masuk AIIB. Mul-mula Perancis, disusul Inggris, lalu seluruh Eropa membeli saham AIIB. Bahkan Christian Laggarde, direktur IMF menyatakan IMF masuk AIIB disusul ADB. Yang tak masuk cuma WB dan Amerika.

Akibatnya, saham Xi menciut dan tak lagi mayoritas. Dengan itu, Xi tidak lagi signifikan untuk menentukan kebijakan AIIB, termasuk membantu Jokowi. Laporan dari Menkeu Bambang dua pekan lalu, investasi itu cuma cair 10%.

Gagal di Cina, Barat kadung ngambek, Jokowi kepepet. Tak ada jalan lain kecuali menerima Sri Mulyani sebagai orangnya IMF, ADB, dan World Bank.(*)