JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pakah Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa menjadi pegangan umat Islam.

Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan tidak akan mencampuri urusan hukum Ahok.

"Jaminan Presiden itu sangat penting agar penegakan hukum di negeri ini dilakukan secara adil tanpa ada kesan ingin melindungi atau ingin menzalimi seseorang," kata Yusril dalam keterangannya kepada TeropongSenayan, Jakarta, Kamis (3/11/2016).

"Sejak awal saya sudah mengajak umat Islam untuk menerima permintaan maaf yang disampaikan Ahok. Ahok sudah menyampaikan permintaan maafnya, dan kita sebagai umat Islam harus menerima permintaan maaf tersebut," ujar Yusril.
‎
Meski begitu, lanjut dia, pemberian maaf tidak serta merta berarti menyudahi proses hukum yang diduga dilakukan kepada Ahok.

"Toh Ahok juga sudah menyerahkan kasus dugaan penistaan agama kepada penegak hukum," bebernya.

Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, penegakan hukum wajib dilakukan dengan adil, meskipun bukan saja terhadap Ahok.

Dalam menyidik Ahok, Yusril menegaskan, Kepolisian harus bekerja secara profesional, cermat dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

"Jika cukup bukti, limpahkan kasus tersebut ke pengadilan. Jika tidak, keluarkan SP3 (surat penghentian penyelidikan perkara)," jelas mantan Menteri Hukum dan HAM ini.(yn)