JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Umum PPP Romahurmuzy mengatakan, pertikaian di wilayah Rakhine, Myanmar tidak hanya menyangkut politik dan ekonomis, melainkan berkaitan dengan kebencian berbasis agama.
"Kejadian yang berlangsung dua pekan terakhir ini bukan baru-baru ini, tapi sudah berlangsung dalam kurun waktu puluhan tahun sejak tahun 62 dan itu terjadi karena pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap tindakan warga maupun ekstrimis-ekstrimis di lingkungan warganya terhadap etnis Rohingya yang mau tidak mau kita katakan bahwa persoalan di Rakhine state di Rohingya ini bukan hanya sekadar persoalan perebutan sumber daya, tapi ini soal kebencian berbasis agama," kata Romi dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/9/2017).
Romi tidak setuju dengan anggapan sejumlah pihak bahwa persoalan Rohingya adalah perebutan sumber daya. Menurutnya, persoalan ini atas dasar kebencian berbasis agama.
"Tapi saya ingin persoalan ini hanya di Myanmar. Jadi apa yang terjadi meskipun itu berbasis kebencian sektarian di satu negara, tidak pada tempatnya untuk dibawa ke Indonesia, sehingga saya ingin mengatakan kalau terjadi kebencian berbasis agama, maka ini sudah berlangsung berabad-abad dari sejarah keberadaan etnis Rohingya di sana," terangnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengimbau seluruh masyarakat Indonesia agar tidak membawa kebencian sektarian di tanah air.
"Kepada negara kita karena apa yang terjadi di Myanmar sana dalam bentuk kebencian sektarian, sehingga tidak ada hubungannya dengan sentimen sektarian yang ada di Indonesia," pesannya.
Romi juga terus mendukung langkah pemerintah untuk terus melakukan upaya diplomasi, untuk prioritasnya adalah menghentikan seluruh tindakan kekerasan dan ketegangan yang terjadi di Rakhine state.
"Memastikan adanya perlindungan masyarakat sipil. Pemberian bantuan kemanusiaan, baik dalam rangka pangan, akses kesehatan, kemudian kita meminta supaya Indonesia bisa memprakarsai usulan kepada dewan keamanan untuk menempatkan tentara penjaga perdamaian di Rakhine, menyusuri laporan resmi dari Koffi Annan yang merupakan komisi yang dibentuk oleh PBB," tandasnya.(yn)
