Opini
Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) pada hari Sabtu, 06 Jan 2018 - 22:08:07 WIB
Bagikan Berita ini :

Prabowo Harus Kawal Edy Rahmayadi, Jokowi “Ngerjai” PDIP

49IMG_20171117_072001.jpg
Asyari Usman (Wartawan Senior) (Sumber foto : Istimewa )

Aliansi Gerindra, PKS, PAN, yang diperkuat oleh Golkar dan Nasdem dalam pilgub Sumut adalah “No To Djarot Coalition” alias Koalisi Tolak Djarot. Percaturan pilkada menjadi semakin jelas. PDIP harus segera membentuk “Djarot Crisis Centre” untuk menyelamatkan pencalonan mantan “gubernur warisan” DKI itu.

Masih bisakah Djarot dipertahankan di pilgub Sumut? Tentu masih bisa.

PDIP dan Bu Mega harus segera menghukum Golkar dan Nasdem. Kedua partai ini melakukan pengkhianatan besar. Mereka menikam PDIP dari belakang dengan mendukung Edy Rahmayadi. Bu Mega harus berani meninjau ulang hubungan PDIP dengan Golkar dan Nasdem.

Melalui tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PDIP bisa meminta agar hubungan dengan Golkar dan Nasdem dibuat “bongkar mesin”. Bu Mega bisa menelefon Pak Jokowi supaya segera membersihkan kabinetnya dari unsur Golkar dan Nasdem.

Hanya saja, apakah Pak Jokowi mau menuruti permintaan Bu Mega? Kelihatannya hampir mustahil. Bahkan, pantas disangka bahwa Pak Jokowi sedang “bermain cantik” untuk semakin melemahkan Banteng. Terlalu kasar kalau saya sebut Pak Jokowi sedang “ngerjai” PDIP dan Bu Mega dengan cara menyeludupkan Golkar dan Nasdem ke koalisi Gerindra-PKS-PAN.

Sangat mungkin kubu Edy Rahmayadi (ER) “sudah punya” deal dengan Presiden. Deal yang bermata dua, “double-bladed sword”.

Elaborasinya?

Agak rumit juga. ER, bagaimanapun juga, pernah menjadi bawahan Pak Jokowi. Memang ER tampak lebih nyaman bersama Pak Prabowo, saat ini. Dan ER pastilah ingin menjadi gubernur Sumut. Istana menangkap itu, dan Istana paham betul bahwa peluang Djarot sangat tipis.

Sumut sangat penting bagi Pak Jokowi. Bagi The Prince of Solo, Sumatera Utara “is wanted alive or death”. Sumut harus ditangan, dalam keadaan hidup atau mati.

Istana kemudian membangun strategi baru. Mereka mencoba membajak ER dengan mengerahkan Golkar dan Nasdem untuk ikut di kapal Gerindra. Dengan kalkulasi intelijen yang lengkap, Istana menyimpulkan bahwa Djarot akan dideportasi oleh rakyat Sumut.

Bisa jadi Istana sudah membangun hubungan rahasia dengan ER. Dan tidak tertutup kemungkinan ER, setelah terpilih, secara perlahan akan merapat ke Pak Jokowi. Gerindra sudah membongkar motif ini di balik Deddy Mizwar (Demiz) yang disebut-sebut berselingkuh dengan Istana. Gerindra kemudian menceraikan Demiz, dan kemudian dengan sigap menconkan Mayjen (Purn) Sudrajat.

Jadi, Pak Prabowo harus mengawal ketat ER serta perlu mewaspadai gerak-gerik Golkar dan Nasdem. Politik bisa sangat brutal di Sumut. Pengkhianatan yang kemarin dianggap “unethical” (tak etis), akan segera menjadi norma politik yang sah.(*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Kode Sri Mulyani dan Risma saat Sidang MK

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sri Mulyani (dan tiga menteri lainnya) dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi pada 5 April yang lalu. Keterangan yang disampaikan Sri Mulyani banyak yang tidak ...
Opini

Tersirat, Hotman Paris Akui Perpanjangan Bansos Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum: Gibran Dapat Didiskualifikasi?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024, saya hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai Ahli Ekonomi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya menyampaikan pendapat Ahli, bahwa: ...