JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) –Sekitar 80 persen rakyat Indonesia hidup dari sektor agroindustri, yakni pertanian, perikanan dan kehutanan.
Namun, jika dilihat dari kontribusi sektor unggulan ini pada struktur ekonomi Indonesia, masih sangat minim.
Data dari BPS menyebutkan, sekitar 13% pendapatan domestik bruto (PDB) nasional di triwulan I tahun 2018, disumbang dari sektor ini.
Demikian halnya dengan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan I-2018 masih menyumbang sekitar 16,36 %. Ini masih lebih bagus dibanding sumbangsih pertumbuhan di triwulan IV-2017.
Hanya saja, kabar bagus dari sektor agriindustri ini, belum sepenuhnya mengandalkan teknologi. Sebab kontribusi pertumbuhan dan PDB nasional ini, pertanian nasional masih rentan dipengaruhi faktor musiman dan fluktuasi harga komoditas di pasar global.
“Jika masih mengandalkan panen musiman, dan belum menggunakan teknologi pertanian, artinya sektor unggulan ini masih rawan untuk memberi kontribusi kepada kesejahteraan rakyat. Pertanian kita juga harus memberi ruang ke produk pertanian lokal,” kata Ketua Bidang Pertanian Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) M Fatah Yasin, saat menyimpulkan serial Diskusi bertema 'Peran Inovasi Teknologi dalam Peningkatan Daya Saing Pertanian Nasional' di Kantor KAHMI Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/5/2018).
Dalam diskusi ini turut hadir lima narasumber, diantaranyaViva Yoga Mauladi (Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI), Dr Muhammad Syakir (Kepala Balitbang Kementerian Pertanian RI), Purnomo Sinar Hadi (Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN), Dr Arif Satria (Rektor Institut Pertanian Bogor), dan Prof Dr Asep Sarfuddin (Rektor Universitas Al-Azhar Jakarta).
Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Viva Yoga Mauladi menyatakan, komoditas pertanian masih rentan terhadap kondisi perekonomian global.
Menurutnya, komoditas yang bergantung pada pangsa ekspor umumnya lebih rentan dan beresiko lebih buruk dibandingkan dengan komoditas yang mampu memiliki pangsa alternatif pasar domestik yang lebih besar.
Dia mencontohkan, fenomena penguatkan Dollar AS memperngaruhi harga karet, ekspor CPO dipengaruhi oleh minyak substitusi yang berasal dari kedelai, biji bunga matahari. Selain itu juga dipengaruhi oleh black campaign.
Untuk upaya pertanian ini, kata dia, Komisi IV DPR-RI sudah memberi dukungan regulasi untuk perkembangan inovasi teknologi pertanian Indonesia, diantaranya; UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU No. 13 tentang Hortikultura, dan UU No. 19 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
“Dari sisi regulasi, Komisi IV DPR-RI mendukung pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan program Desa Mandiri benih guna meningkatkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan,” ujar Viva.
Selanjutnya, dalam kesempatan ini, Kepala Balitbang Kementerian Pertanian RI Dr Muhammad Syakir mengungkapkan, Kementerian Pertanian kini mulai memberi ruang kepada Inovasi dan teknologi informasi sebagai kunci daya saing pertanian nasional ke pasar global.
“Inovasi dan daya saing saling terkait erat dan untuk menghasilkan inovasi unggul menghadapi revolusi industry 4.0,” jelas pejabat eselon II asal Sulsel ini.
Di forum yang sama, Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Purnomo Sinar Hadi mengemukakan, Indonesia masih menghadapi tantangan pangan dengan menempati peringkat 69 dalam indeks ketahanan pangan versi FAO dibawah Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand.
“Lahan untuk tanaman pangan sangat sempit, hanya 314 m2/kapita (2016) dan diperparah semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Selama periode 2012-2017 tahun terakhir ini lahan pertanian pangan (sawah) yg menghidupi puluhan juta petani hanya bertambah 0,06% . Dari 8 juta lahan sawah sekitar 40% saluran irigasi mengalami kerusakan. Hal ini tentunya berdampak pada kapasitas produksi,” katanya.
Dia menegaskan, rata- rata kepemilikan lahan petani Indonesia hanya 0,8 hektar. Sehingga membatasi akses petani ke benih dan pupuk bersubsidi, kredit perbankan, alat pertanian modern, pengetahuan dan akses pasar, mekanisasi pertanian juga terbatas.
“Ini kita belum bahas kendala distribusi, Infrastruktur pengumpulan, penyimpanan dan distribusi yang belum merata dan memadai dan belum efisien,” ungkapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Al-Azhar Jakarta Prof. Dr. Asep Saefuddin juga menegaskan hal serupa.
Dia berharap pemerintah, DPR, dan semua stake holder di sektor ini menumbuhkembangkan Pertanian Cerdas, dengan cara Inovasi Teknologi di sisi hulu yang mencakup bioteknologi untuk peningkatan mutu dan produktifitas produk (genetic engineering, breeding), budidaya pertanian/peternakan/perikanan, biofertilizer untuk produk-produk organik (beras organik, telur organik, ayam organik) yang bernilai jual tinggi, dan Precious agriculture baik di green house ataupun dilapangan menggunakan sistem informasi.
“Ini belum bicara teknologi kemasan produk. Produk pertanian dikemas secara bagus untuk meningkatkan nilai-nilai tambah dan jadi oleh-oleh dari wilayah tertentu,” ujarnya.
Rektor Institut Pertanian Bogor, Dr. Arif Satria menegaskan, inovasi teknologi, selama sepuluh terakhir ini Institut Pertanian Bogor (IPB) selalu mendominasi perolehan karya inovasi perguruan tinggi paling prospektif yang dikeluarkan Business Innovation Center (BIC) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI).
“Namun hal ini belum banyak dimanfaatkan oleh petani kita dan pemerintah, IPB berhasil menyumbang 39,91 persen dari total karya 1.045 inovasi dan mendominasi inovasi serta riset kategori perguruan tinggi.” pungkasnya. (Alf)
