Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Jumat, 22 Jun 2018 - 17:44:01 WIB
Bagikan Berita ini :

Gara-gara Kasus e-KTP, Ganjar-Yasin Diprediksi Tumbang

43gubernur-jawa-tengah-ganjar-pranowo-jawab-pertanyaan-wartawan_20171010_162711.jpg.jpg
Ganjar Pranowo (Sumber foto : Ist)

SEMARANG (TEROPONGSENAYAN) --DalamsurveiCentre Opinion Public Survey (COPS)pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Taj Yasin diprediksi akan tumbang.

Hal ini berdasarkan hasil survei terbaru COPSdari 2.445 responden di Jateng ketika ditanyakan secara spontan siapa yang akan dipilih antara pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin atau Sudirman Said-Ida Fauziah.

Hasilnya, sebesar 47,3 persen menyatakan jawaban spontan yang ada dipikirannya akan memilih pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah.

Sedangkan yang menjawab akan memilih Ganjar Pranowo-Taj Yasin hanya 40,6 persen dan yang tidak memberikan jawaban sebanyak 12.1 persen.

Direktur Eksekutif COPS, Ziyad Falahi mengungkapkan, bahwa salah satu poin yang ditanyakan kepada responden adalah terkait kasus korupsi proyek e-KTP yang diduga melibatkan Cagub Petahana Ganjar Pranowo, yang diduga menerima uang sebagaimana pengakuan Terpidana Setya Novanto dan M. Nazarudin.

"Hasil temuan survei membuktikan 60,9 persen masyarakat Jawa Tengah yakin dan percaya pengakuan Setya Novanto dan M. Nazarudin kalau Ganjar Pranowo menerima fee hasil korupsi e-KTP dan selebihnya ragu-ragu," ujar Ziyad dalam keterangannya, Semarang, Jumat (22/6/2018).

Ziyad mengatakan, isu kasus korupsi e-KTP cukup mempengaruhi kekalahan Ganjar Pranowo-Taj Yasin jika Pilkada Jateng di gelar hari ini.

Sementara itu, Ziyad menyatakan, hasil temuan survei dengan menggunakan simulasi Kartu Suara Pilkada dengan diberi pertanyaan dari dua pasangan calon itu mana nanti yang akan dipilih, sebanyak 53,7 persen memberikan pilihan kepada pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah dan sebanyak 41.6 memilih Ganjar Pranowo-Taj Yasin serta sebanyak 4,7 persen tidak memilih.

"Dalam temuan survei 53,7 persen masyarakat Jawa Tengah yang lmemilih Sudirman Said-Ida Fauziah beralasan 'Jawa Tengah butuh pemimpin yang bersih dari korupsi karena takut kena adzab'," katanya.

Sedangkan alasan dari 41.6 persen responden yang memilih Ganjar Pranowo-Taj Yasin, menurut Ziyad, beralasan jika Ganjar Pranowo menjadi tersangka KPK, masih Ada Taj Yasin yang akan menggantikannya.

Sekadar informasi, survei dilakukan mulai dari tanggal 1-14 Juni 2018 di 29 Kabupaten dan 6 Kota se-Jateng.

Penelitian dilakukan dengan metode Survei Jajak Pendapat ini melibatkan 2.445 warga Jateng yang merupakan bagian dari populasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 27.068.125 pemilih.

Pengambilan sampel survei dilakukan dengan Metode Multi Stage Random Sampling yang memiliki Margin of Error sebanyak -/+ 1.98 persen dengan Tingkat Kepercayaan Survei sebesar 95 persen. (Alf)

tag: #pilkada-jateng-2018  #korupsi-ektp  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Irwan Desak Kemendes Percepat Penyaluran BLT Dana Desa

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 31 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota DPR RI Irwan terus mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk segera menyalurkan semua bantuan langsung tunai ...
Berita

DPR Kaji Draf Perpres Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi III DPR akan mengkaji draf peraturan presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Perpres yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ...