Oleh Jihan Fahira pada hari Rabu, 08 Apr 2020 - 10:55:21 WIB
Bagikan Berita ini :

Penerapan PSBB Di DKI Jakarta, PDIP Minta Pemprov DKI Membantu Ojol

tscom_news_photo_1586318121.jfif
Nusyirwan Soejono (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat membantuk driver ojek online (ojol) yang akan kena dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI yang sudah diizinkan, pekerja transportasi roda dua berbasis online, hanya dibolehkan mengangkut barang, bukan penumpang, termasuk pembatasan kegiatan-kegiatan akan menyebabkan hilangnya sebagian besar pendapatan para pekerja transportersebut. Sudah sewajarnya Pemda DKI bantu pekerja ojol," kata Nusyirwan Soejono kepada wartawan, Rabu (8/4/2020).

Nusyirwan mengungkit permintaan karantina wilayah yang pernah diajukan Pemprov DKI. Dia menilai permintaan tersebut seharusnya menunjukkan kesiapan DKI membantu warganya.

"Pemerintah pusat sudah menurunkan berbagai macam bantuan antara lain bebas bayar listrik 3 bulan, keringanan bayar kredit motor, bantuan untuk UMKM dan lain-lain, sudah sepatutnya DKI yang awalnya menghendaki lockdown (lebih berat dari PSBB) konsekuen bantu warganya," ujar Nusyirwan.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan soal ojol di masa PSBB. Anies mengatakan akan ada pembatasan jumlah orang dalam setiap kendaraan.

Baca juga: Penerapan PSBB Oleh Pemerintah Belum tentu Berjalan Efektif

"Jadi ketika ini dilakukan, maka ada batasan jumlah orang yang bisa naik di kendaraan itu, itu akan diatur dalam peraturannya secara detail," Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI seperti disiarkan di akun YouTube Pemprov DKI, Selasa (7/4).

Namun Anies mengatakan kegiatan logistik tak akan dibatasi. Dia ingin masyarakat bisa memenuhi kebutuhan masing-masing.

"Tapi intinya adalah akan ada pembatasan jumlah penumpang per kendaraan, kita tidak membatasi kegiatan logistik karena kita ingin agar masyarakat kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi, tetapi prinsip pembatasannya kita ikuti," ujar dia

tag: #pdip  #psbb  #dki-jakarta  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Berita

Laporan Keuangan BI 2019 Raih Opini WTP dari BPK

Oleh windarto
pada hari Jumat, 29 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Bank Indonesia (BI) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan ...
Berita

Ingat, Pelonggaran PSBB Bisa Gagal Seperti di Korea Selatan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Korea Selatan yang dijadikan model penanganan virus  Corona ternyata menghadapi pandemi gelombang kedua. Situasi ini menjadi memprihatinkan karena ini menjadi bukti ...