GEPRINDO : Skandal 3,7 Juta DPT Siluman di Jateng Harus Dibongkar
Oleh ; Bastian P. Simanjuntak (Presiden Gerakan Pribumi Indonesia/GEPRINDO) pada hari Senin, 09 Jul 2018 - 20:42:03 WIB

Bagikan Berita ini :

50IMG-20180205-WA0101-790500.jpg.jpg
Sumber foto : Ist
Bastian P. Simanjuntak

Pilkada Jawa Tengah terindikasi telah terjadi penggelembungan DPT sebesar 3,7 juta dengan e-ktp invalid, terdiri dari NIK duplikat, nama duplikat, nama berupa numerik, dst. Hal ini diungkap oleh Sudirman Said setelah meneliti kembali nama-nama dalam DPT. 

Menurut saya Ini merupakan skandal besar yang telah merusak Demokrasi, siapapun yang berkepentingan dalam pemilu harus menggugat masalah ini. Jika tidak Republik Indonesia terancam disabotase oleh sekelompok orang. 

Masalah penggelembungan DPT sebenarnya sudah pernah terjadi di DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu, pada saat penyisiran nama-nama dalam DPS tim Anies-Sandi menemukan hingga 1,4 juta nama-nama yang terindikasi invalid. 

Saya menduga, jika penggelembungan DPT terjadi lagi di Jawa tengah, tandanya terjadi juga di daerah lain termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan daerah-daerah lainnya. 

Ini ancaman serius dan bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara, pelakunya harus dihukum berat bahkan hukuman mati karena ini namanya sudah makar. 

Modus penggelembungan DPT patut di duga dilakukan oleh pihak yang memegang database kependudukan Indonesia, dan bekerjasama dengan oknum penyelenggara KPU, apalagi pernah terjadi peristiwa ratusan e-ktp tercecer di Bogor, dan sebelumnya ada ratusan e-ktp aspal tertangkap oleh bea cukai yang berasal dari vietnam. 

Ini sudah permainan sindikat, ada oknum-oknum yang ditanam di pemerintahan, di KPU, dan ada yang bergerak juga di luar pemerintahan. 

Saya juga mencurigai ini ada hubungannya dengan lembaga-lembaga survey yang sempat mengeluarkan hasil survey jauh berbeda dengan hasil real count di Jawa Barat maupun Jawa Tengah, perlu di selidiki dasar data yang digunakan oleh lembaga-lembaga survey tersebut, harus ada bukti digitalnya, jangan-jangan lembaga survey satu paket permainan dengan modus penggelembungan DPT.

DPR harus membentuk pansus untuk mengusut kasus penggelembungan DPT ini, tidak boleh dianggap angin lalu saja, harus ada protes keras dan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan dalam hal ini sebagai fasilitator pemilu dan sekaligus penyedia data kependudukan yang menjadi dasar KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. 

Pemilu adalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, siapapun yang peduli dengan masa depan bangsa dan negara, wajib memperjuangkan persoalan penggelembungan DPT agar terungkap aktor dan pelaku kecurangan pemilu yang sudah terjadi berkali-kali. 

Harus ada langkah politik, langkah hukum dan langkah sosial sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Ayo sama-sama kita selamatkan demokrasi Indonesia. (*)

tag: #pilkada-jateng-2018  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING

Pembaca TeropongSenayan Yth

Dua pasangan calon (paslon) Pilpres 2019 telah mendaftar ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Jumat (10/8/2018). Kedua paslon itu adalah Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi-Maruf didukung oleh sembilan partai. Yakni PDIP, Partai Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, PKB, PSI,Perindo, dan PKPI. Sedangkan Prabowo-Sandiaga didukung oleh empat partai. Yakni Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat.

Dua cawapres, yakni Maruf Amin dan Sandiaga Uno disebut-sebut turut menentukan kemenangan sang capres pada 2019 nanti. Tentu, baik Maruf maupun Sandiaga memiliki kelebihan masing-masing, yang akan diekplorasi habis-habisan guna menarik simpati pemilih.

Nah, jika pilpres dilaksanakan hari ini, siapa yang akan Anda pilih:

  • 1.Joko Widodo-Maruf Amin
  • 2.Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
LIHAT HASIL POLING