Oleh Yudi Latif pada hari Kamis, 17 Sep 2020 - 09:47:43 WIB
Bagikan Berita ini :

Sambung Rasa

tscom_news_photo_1600310863.jpg
Yudi Latif Analisis Politik (Sumber foto : Istimewa)

Bahkan, di tengah cengkeraman wabah, yang merlukan penguatan empati dan proteksi, elite politik terus bertikai.

Sejumlah rancangan undang-undang miskin kapasitas argumentatif dan deliberatif terns diproduksi. Padahal, akar terdalam dari sengkarut demokrasi kita bukanlah problem legal, melainkan problem Kati dan pikiran.

Perkembangan demokrasi kita dikerdilkan oleh kombinasi mematikan dari residu watak feodalistik yang memuja hierarki dan watak kapitalistik yang memuja egoisme dan kerakusan.

Di tengah cengkeraman kuku-kuku feodalistik dan kapitalistik, demokrasi reformasi dirayakan dengan euforia kebebasan (liberty) tanpa dibarengi semangat kesetaraan (egality) dan persaudaraan (fraternity). Kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan berkembang liar sebatas "kebebasan alamiah" (natural liberty) yang mengedepankan kepentingan sendiri dan golongan (oligarki}, mengabaikan "kebebasan kewargaan" (civil liberty) yang memperjuangkan kebaikan hidup bersama. (common good).

Kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat kedirian tak memilild ikatan solidaritas kewargaan, komunalisme tak memiliki pertautan imajinasi kebangsaan. Kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat produk perundang-undangan hanya mengukuhkan kemapanan dan status quo; mengingkari vita rasa keadilan serta keadaban publik.

Kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat prosedur-prosedur pemilihan langsung hanya membentangkan karpet mesh bagi dominasi oligarki feodalistik dan kapitalistik.

Di atas semua itu, kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat demokrasi kehilangan basis maralnya, Dengan sila Ketuhanan, manusia dipandang setara di depan kasih Tuhan. Namun, di mana rasion.alitasn v.a bahwa manusia dipandang setara di depan Tuhan, tetapi tidak setara di depan sesama manusia, liengan sila Kemanusiaan, manusia dipandang ada bersama dengan yang lain atas dasar c inta kasih yang mewujud.

Dalam keadilan clan, keadaban. Namun, di mana rasionalitas keadilan clan keadaban dalam suatu komunitas politik yang penult eksklusi, dan permusuhan?

Dengan sila Persatuan, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darali Indonesia. Namun., di mania rasionalitas persatuan dalam suatu komunitas politik yang berdiri di atas kepentingan perseorangan dan golongan tanpa kesanggupan merajut kekuatan semua bust semua? Dengan sila Kerakyatan, dernokrasi hendak dijalankan melalui negara hukum yang niemperjuangkan negara persatuan dan keadilan dengan semangat permusya waratan serta hilranat-kebijak sanaan.

Namun, di mana rasionalitas negara persatuan dan semangat permusyawaratan dalam suatu komunitas politik dengan gurita dominasi partai politik yang menyulitkan proses agregasi aspirasi kekuatan lain, serta ruenepikan proses-proses deliberatif yang inklusif dan bijaksana?

Dengan sila Keaclilan sosial, manusia sebagai makhluk roliani yang menjasmani dipandang sama-sama memerlukan kesejahteraan yang menuntut keadilan dalam distribusi kesempatan, dan privilese sosial. Namun, dimana rasionalitas keadilan sosial dalam suatu komunitas politik dengan ketimpangan sosial yang tajam, ketidak setaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekedaan, perinodalan, serta dalam penguasaan privilese politik oleh oligarki keturunan dan pernodal? Pada akhirnya, kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat kebebasan demokratis kehilangan roh kebajikan bersamanya.

Perkembangan demokrasi yang kita alami ini seolah menjelmakan bayangan kekhawatiran Alexis de Tocqueville tentang pasar yang menciptakan kondisi demokrasi dengan "raga yang bebas, tetapi jiwanya telah diperbudak". Di bawah hegemoni watak feodalistik dan kapitalistik, kebebasan demokratis berpotensi meminggirkan kepentingan umum serta peran warga dalam berdemokrasi.

Dalam kaftan itu, Benjamin Barber mengingatkan bahwa pendalaman dan perluasan pe netrasi pasar pada demokrasi bisa memprivatkan warga negara sehingga "aku" ditinggikan di atas "kita". Idealogi "privatisasi" menempatkan pilihan sebagai sesuatu yang bersifat bukan menentukan "kehendak bersama", melainkan sebatas kumpulan dan rerata dtari keinginan pribadi.

Terjadilah peminggiran terhadap segala an bersifat "chic" dan "publik". Dengan kata lain, kapitalisme tanpa ketahanan budaya kewargaan yang inklusif bisa menggerus kebajikan publik dan demokrasi di titik terdalamnya, vaitu individu. Masyarakat dernokratis akhirnva dijajah oleh kepentingan imperatif pasar, kehidupannya diseragamkan, ruffian publiknya dirampas dengan privatisasi, serta identitasnya digerus ke dalam merek dan logo.

Dengan tendensi seperti itu, usaha menyehatkan demokrasi Indonesia tidak bisa hanya dengan terus gonta-ganti prosedur dan perundang-undangan, tetapi perlu menyembuhkan sisi kejii,vaannya. Nita memerlukan semacam kekuatan spiritual untuk merekatkan kembali tenunan kewargaan yang robel Politik harus dikembalikan ke pangkal pengertiannya sebagai seni mulia mengelola republik demi kebajikan kolektif.

Dasar mengadakan dari politik adalah budaya kevirrargaan (budaya kota). Warp kota (negara) menunjukkan rasa memiliki dan mencintai kota dan republiknya bukan sekadar penduduk yang memnupang tidur demi mencari malcan clan kepentingan sendiri. Aktif terlibat, bergerak, dan berbaur dengan segala keragaman di ruang publik.

Keterlibatan dalam ruang publik itu memerlukan penguatan ikatan kewargaan berbasis kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang menumbuhkan emosi publik Ikatan kewargaan itu berupa seperangkat keyakinan, nilai, simbol, dan ritual bersama yang kerap disebut sebagai civil religion. Bahwa setiap warga, selain sebagai pribadi yang otonom, harus juga bisa menyatu dalam spirit kolektif kewargaan, di halvah tuntunan civil religion yang dapat membal,va bangsa menuju kebaikan dan kebahagiaan hidup bersama.

Dalam spirit Pancasila, usaha menumbuhkan emosi publik itu tidak dikehendaki lewat jalan pemaksaan dan penyeragarnan seperti dalam fasisme. Namun, melalui jalan-jalan estetis dan kesukarelaan: dengan memperluas ruang-roang perjumpaan, merayakan festival keberagaman, permainan dan kerja sama senasib sepenanggun.gan, yang dapat menumbuhkan emosi simpati dan cinta. ltulah yang harus disemai di jantung pendidikan kita.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Opini

Hari Santri: Menjaga Kemajemukan dan Membangun Nilai Kemandirian Bangsa

Oleh Antonius Benny Susetyo (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP)
pada hari Jumat, 23 Okt 2020
Tanggal 22 oktober 2020  merupakan momen penting dan penuh dengan histori perjuangan karena bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Disebut sebagai histori perjuangan tidak lepas dari sejarah ...
Opini

Mahfud, Riwayatmu Kini

Menyedihkan menyaksikan penampilan Prof Mahfud MD dalam program Indonesia Lawyers Club ( ILC-TVOne) Selasa (20/10) malam. Menkopolhukam itu, begitu jauh dia berbicara untuk jarak yang begitu dekat: ...