Tak Ada PBNU, Jokowi Sudah Game Over Saat Aksi 212
Oleh Djoko Edhi S Abdurrahman (Mantan Anggota Komisi Hukum DPR-RI) pada hari Rabu, 28 Jun 2017 - 11:20:52 WIB

Bagikan Berita ini :

84SAVE_20160822_125409.jpg
Sumber foto : Ilustrasi oleh Kuat Santoso
Kolom bersama Djoko Edhi S Abdurrahman

Murhali Barda, Ketua FPI Bekasi, menanggapi kolom saya. Subtansinya menyangkal yang negatif terhadap FPI atas tulisan saya. Ia tidak masuk ke masalah yang saya soal dan peristiwa yang tengah terjadi.

Sebuah apologia dengan pola the kill messanger dan hard filling. Itu wajar. Dapat dipahami karena Murhali agamawan dan bukan penulis profesional. Jadi tentu tulisan itu tak punya pengaruh terhadap nama baik saya. Menulis tiap hari, sudah saya lakukan sekitar 37 tahun, mengkritik dan dikritik. LOL. Saya dapat artikel itu barusan dari Zeng Wei Zian (Ken Ken).

Kabarnya GNPF MUI akan konpers Selasa di Tebet. Mudah-mudahan ada penjelasan yang clear dan clean tentang rekonsiliasi itu. Sudah benar pendapat Amien Rais, kalau mau ketemu harus di tempat netral yang dapat menghindar munculnya fitnah. Di tempat terbuka yang tidak bisa dimanipulasi framing media. Sebab, para pihak memiliki massa masing-masing yang paradoksal. Jangan seenaknya nampang di istana padahal paradok. Kecuali kau bukan siapa-siapa, bukan bintang, no things. Kalau kau lengket dengan jamaah, apalagi imam, kelakuannya sing ngastiti, tartib, dan melayani.

Jika yang saya tulis itu terjadi, bangkrut langsung Bani Islam. Saya coba mengingatkan. Tulisan saya, bukan dari orang baru di politik. Hawanya pun kita bisa endus. Yang ke Cina itu bagaimana? Misalnya. Rekonsiliasi? Dalam bahasa Indonesianya berdamai. Dalam bahasa remannya 86. Dalam bahasa politiknya "makan siang". Nothings free for lunch (tak ada makan siang yang gratis). Terserah mau disebut ghonimah atau fa'i. Prinsipnya para pihak harus membayar dan dibayar. GNPF jelas tak punya duit untuk membayar. Bani Kotak punya. Tak berarti GNPF tidak membayar. Pasti lebih mahal, karena ia yang kalah. Apa saja itu?

Rezim Jokowi itu di ujung tanduk. Tak ada PBNU sudah game over di 212. Dari 18 ormas Islam, semua oposisi. Hanya PBNU yang tidak. Dan terbukti, Ahok tumbang. Jika tak ada recovery, Jokowi takkan jauh nasibnya dari Ahok, khususnya menghadapi pilpres di pemilu 2019 : dimusuhi Bani Islam (idiom ini saya gunakan di tulisan-tulisan saya). Itu termasuk parpol pendukung yang terkena Ahok Effect.

Saya yakin bahwa yang dimaksud rekonsiliasi adalah recovery itu. Sedang untuk pihak GNPF, juga punya akibat fatal. Rekonsiliasi sama dengan tak ada demo lagi dari Bani Islam. Berhenti. The End. Tak ada perlawanan lagi. Sebab, rekonsiliasi niscaya diikuti MoU. Baik tertulis maupun tidak. Tak boleh begini, tak boleh begitu. Harus begini, harus begitu. Ya itu: tak ada makan siang yang gratis!

Sejauh penyelesaian politik harus demikian. Menurut Ilmu Politik, yang dapat dicapai oleh politik, maksimum adalah bargaining. Rekonsiliasi salah satunya. Dapatkah bargaining memuaskan para pihak. Tidak! Tapi harus puas. Dalam proses bargaining, jelas GNPF di bawah par. Time off dulu. Meeting internal dulu. Baru maju ke meja Renville lagi.(*)

tag: #  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING

Tidak ada Poling untuk saat ini