Opini

Catatan Untuk Buku Democratic Policing (Bagian 3)

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo pada hari Selasa, 14 Mei 2019 - 15:15:19 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1557821719.jpg

(Sumber foto : Ist)

ADMINISTRASI NEGARA

Pemerintahan di satu negara diselenggarakan dengan membentuk Lembaga-lembaga yang dinamakan Kementerian atau Departemen yang masing-masing melaksanakan bagian tertentu dari fungsi pemerintahan. 

Kepala Negara di sistem politik tertentu sekali gus melaksanakan fungsi Kepala Pemerintahan. Di sistem politik lain ada Kepala Pemerintahan tersendiri di samping Kepala Negara. Dalam sistem politik yang dianut di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, Kepala Negara atau Presiden RI adalah juga Kepala Pemerintah.

Dalam menjalankan pemerintahan Presiden dibantu Wakil Presiden dan para Menteri yang mengepalai Kementerian atau juga disebut Departemen.  Presiden menjalankan pemerintahan berdasarkan politik Negara.  Dalam UUD 1945 sebelum di-amandemen MPR sebagai Lembaga Teringgi Negara menetapkan adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berdasarkan GBHN kemudian MPR menetapkan Mandat kepada Presiden RI untuk melaksanakan GBHN. 

Inilah politik Pemerintah yang diselenggarakan Presiden dengan dibantu Wakil Presiden dan para Menteri. Maka Presiden dan para Menteri melaksanakan politik Pemerintah sebagai realisasi Mandat MPR kepada Presiden RI. 

Setelah Reformasi dan adanya empat kali Amandemen atas UUD 1945 MPR bukan Lembaga Tertinggi Negara melainkan hanya Lembaga Tinggi Negara setingkat Presiden RI. Tidak ada GBHN dan Presiden bukan Mandataris MPR. Maka politik Pemerintah merupakan hasil musyawarah antara Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Tiadanya GBHN menimbulkan kecenderungan bahwa politik Pemerintah bersifat jangka pendek, yaitu sepanjang term Presiden yang paling lama 10 tahun kalau ia dipilih kembali untuk menjabat dua term.

Karena pelaksanaan politik Pemerintah menimbulkan keperluan administrasi untuk mendukung pelaksanaan politik itu, maka kementerian atau departemen menjalankan Administrasi Negara.

Dalam melaksanakan politik Pemerintah dibentuk badan-badan yang berfungsi sebagai alat atau sarana menjalankan politik Pemerintah itu. Maka pada dasarnya semua badan yang merupakan alat Pemerintah merupakan bagian satu kementerian atau departemen. Dalam hubungan itu maka juga badan-badan yang menjalankan fungsi dalam Sistem Keamanan Nasional pada dasarnya merupakan bagian satu kementerian atau administrasinya diurus oleh kementerian atau departemen tertentu.

Maka Tentara Nasional Indonesia sebagai badan yang menjalankan politik Pemerintah dalam fungsi Militer atau Pertahanan diurus administrasinya oleh Kementerian Pertahanan. Di dalam melaksanakan fungsi Pertahanan itu sesuai dengan ketentuan UUD Pasal 10 yang menetapkan Presiden RI memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, maka TNI dalam melakukan fungsinya sebagai alat Pertahanan berada di bawah Presiden RI. Namun secara administrasi TNI tidak  lepas dari hubungannya dengan Kementerian Pertahanan.

Dalam hubungan ini seyogyanya Kepolisian RI atau Polri juga mempunyai hubungan dengan satu kementerian sehingga jelas bahwa Polri tidak berdiri lepas dari status administrasinya. 

Sebab Polri adalah alat Pemerintah dan bukan Kementerian. Kalau Polri berdiri sendiri, baik dalam pelaksanaan operasinya maupun administrasi, maka itu bertentangan dengan prinsip dsemocratic policing yang diuraikan dalam buku ini. Dapat menimbulkan sangkaan bahwa Republik Indonesia merupakan satu Politie Staat. 

Maka sebaiknya Polri secara administrasi di bawah Kementerian Dalam Negeri, mengingat nampaknya para pejabat Polri kurang suka hubungan dengan Kementerian Pertahanan. Hal ini sama sekali tidak mengurangi independensi Polri dalam melaksanakan fungsi Kepolisian. Hal mana dibuktikan oleh keadaan TNI yang juga independen dari Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan fungsi Militernya.

Mungkin ini satu gagasan yang kurang disukai para pejabat Polri yang menginginkan eksistensi yang sepenuhnya independent. Akan tetapi kalau para pejabat Polri itu mengakui bahwa Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, sedangkan Pancasila bermaksud menegakkan Demokrasi, maka tidak ada jalan lain dari pada menerima gagasan itu sebagai hal terbaik bagi Polri.

PENUTUP

Tulisan ini dibuat dengan keyakinan bahwa buku Democratic Policing mempunyai pengaruh kuat terhadap para Pejabat Pengambil Keputusan di lingkungan Republik Indonesia. Sebab buku ini ditulis oleh orang-orang  dengan gelar kesarjanaan tertinggi dan seorang di antaranya malahan sekali gus menjabat sebagai Kepala Kepolisian RI. 

Pengaruh itu akan berdampak pada keputusan-keputusan yang diambil para Pengambil Keputusan, termasuk Presiden RI, dalam hubungan eksistensi Polri serta pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Lebih-lebih kepada masyarakat luas buku itu akan menimbulkan pemikiran tentang bagaimana fungsi kepolisian harus dilakukan dan bagaimana Polri harus tersusun dan berlaku.

Berhubung dengan itu semoga beberapa catatan yang  dikemukakan tulisan ini dapat memberikan bahan pertimbangan sehingga dapat diambil keputusan-keputusan yang obyektif dan Republik Indonesia mempunyai organisasi Kepolisian yang sesuai dengan dasar dan perkembangan NKRI.

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #  

Bagikan Berita ini :