Oleh Sarman Simanjorang Ketua HIPPI DKI Jakarta pada hari Senin, 20 Jul 2020 - 08:48:16 WIB
Bagikan Berita ini :

Resesi Ekonomi di Depan Mata, Pemerintah Harus Sigap Antisipasi Agar Tak Terjerumus Terlalu Dalam

tscom_news_photo_1595209936.jpg
Sarman Simanjorang (Sumber foto : dok: Istimewa)

Ekonomi Negara tetangga kita Singapura resmi memasuki jurang resesi ekonomi setelah pertumbuhan ekonomi kuartal 2 mengalami kontraksi yang cukup dalam diangka minus 41,2%. Bayang-bayang ini akan menghantui Negara Asean lainnya termasuk Indonesia yang juga akan mengalami nasib yang sama sebagai dampak pandemic Covid 19 yang telah meluluhlantahkan berbagai aktivitas bisnis diberbagai negara belahan dunia.

IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Malaysia kuartal dua akan minus 2% dan kuartal tiga minus 9,7% sedangkan Thailand kuartal dua minus 2,2% dan kuartal tiga akan mengalami kontraksi yang cukup dalam minus 17%. Ekonomi Indonesia kuartal dua diperkirakan akan minus dikisaran 3,5%-5,1% dengan titik tengah 4,3%,kuartal tiga diperkirakan minus 3% dan kuartal empat akan minus 2% dengan demikian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan minus 2%.

Jika pertumbuhan sekonomi satu Negara mengalami kontraksi dalam dua kuartal berturut-turut maka kita dipastikan memasuki jurang resesi ekonomi yang akan menimbulkan semakin bertambahnya gelombang PHK dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin menurun, kemiskinan semakin bertambah karena banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan pelaku UMKM akan bertumbangan. Dampak resesi ekonomi akan menjadi beban sosial yang harus diwaspadai dan perlu penanganan ekstra sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan politik.

Pelaku usaha berharap agar pemerintah sigap mengantisipasi dampak resesi ekonomi yang akan kita hadapi, pertama bagaimana upaya dan strategi agar pertumbuhan ekonomi kita jangan jatuh (minus) terlalu dalam, syukur-syukur tidak mencapai dua digit, yang kedua bagaimana menjaga daya beli masyarakat/konsumsi rumah tangga tidak turun secara drastis yang saat ini dilevel 2,84% bisa naik diangka 3,5-4% sehingga mampu menahan pertumbuhan ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, ketiga menciptakan program padat karya untuk dapat sementara menampung para tenaga kerja yang terkena PHK, keempat menyediakan modal kerja untuk UMKM sehingga potensi dan kekuatan UMKM dapat dijadikan benteng dan kekuatan perekonomian nasional dalam proses pemulihan perekonomian, kelima berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah seperti stimulus dan relaksasi benar-benar berjalan dilapangan untuk membantu pengusaha dapat bertahan selama pandemic covid 19, keenam mengevaluasi pemberian bantuan sembako menjadi bantuan tunai untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga, ketujuh mengerakkan semua potensi kementerin terkait untuk fokus menangani Covid dan pemulihan perekonomian serta yang terakhir segera membentuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional (KP3N) atau sejenisnya untuk membantu pemerintah merumuskan dan menyusun blue print berbagai strategi, program, kebijakan yang dibutuhkan sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat lebih cepat dan target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dapat tercapai diangka 4,5 -5,5%.

Modal Kerja UMKM

Pemerintah harus memberikan perhatian dan kebijakan khusus terhadap modal kerja UMKM yang diharapkan mampu menopang perekonomian selama pandemic covid 19. Jutaan UMKM saat ini tidak dapat membuka usahanya karena sudah kehabisan modal kerja sudah habis membiayai kebutuhan rumah tangga selama 4 bulan lebih tutup. Sektor UMKM sangat mudah digerakkan asalkan Pemerintah segera memberikan modal kerja dengan persyaratan yang mudah dijangkau dan dipenuhi.

UMKM butuh modal tidak banyak dan variatif dikisaran 10 s/d 25 juta mereka sudah dapat membuka usahanya, modalnya langsung berputar dan langsung merekrut tenaga kerja. Namun jika mendapatkan modal kerja dengan skema standar perbankan dipastikan UMKM tidak akan dapat memenuhinya. Bila perlu pemerintah membentuk Satgas Permodalan UMKM untuk dapat merumuskan penyaluran modal UMKM dengan persyaratan yang mampu dipenuhi seperti jenis usaha,lama usaha dan prospek selama ini.

Jika Pemerintah lamban merespon modal kerja UMKM ini maka mereka akan mencari alternatif lain yaitu meminjam ke rentenir atau bank keliling dengan bunga yang sangat tinggi. Hal ini dilakukan karena mudah mendapatkan dan tanpa jaminan,dan mereka siap mencicil setiap hari, inilah yang membuat UMKM selama ini susah naik kelas.

Akankan kondisi ini dibiarkan terus, saatnya mewujudkan harapan Presiden bagaimana menangani UKMK ini memakai manajemen krisis memberikan perhatian penuh terhadap UMKM yang selama ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penyediaan lapangan pekerjaan,pertumbuhan ekonomi,ekspor dan investasi.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Opini

Diperlukan Moral Politik dan Arah Perjuangan untuk Selamatkan Bangsa

Oleh Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle
pada hari Selasa, 04 Agu 2020
Rizal Ramli melalui media konfrontasi online memberi pesan tentang moral politik ketika puluhan tokoh  bangsa berkumpul merencanakan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) . ...
Opini

66 Janji Tak Ditepati, Sebaiknya Jokowi Pertimbangkan Mundur  

Seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), segera saja pertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan. Hal itu didasarkan pada  janji-janji politik ...