TEROPONGSENAYAN.COM - Reformasi perpajakan berbasis teknologi melalui Core Tax System menjadi salah satu agenda besar pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak. Namun, implementasi sistem ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kompleksitas teknis, kesiapan sumber daya manusia, hingga biaya investasi yang sangat besar. Setelah bertahun-tahun dalam tahap persiapan dengan anggaran mencapai triliunan rupiah, sistem ini masih mengalami keterlambatan, memunculkan pertanyaan apakah ada solusi yang lebih efektif untuk mempercepat realisasinya.

Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah kemitraan dengan pihak swasta. Pemerintah Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menerapkan skema kerja sama ini di sektor lain, seperti pengelolaan pelabuhan, jalan tol, dan infrastruktur digital. Jika model serupa diterapkan dalam implementasi Core Tax System, ada potensi untuk mengurangi beban anggaran pemerintah, mempercepat pengadaan teknologi, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Kemitraan dengan swasta dapat memberikan beberapa keuntungan strategis. Perusahaan teknologi besar memiliki pengalaman dalam membangun sistem digital berskala nasional dengan tingkat keamanan dan keandalan tinggi. Selain itu, mereka mampu menyediakan infrastruktur perangkat keras dan lunak yang mutakhir tanpa harus melalui birokrasi pengadaan yang sering kali memperlambat proyek pemerintah. Dengan skema pembiayaan yang tepat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih bertahap, tanpa perlu mengeluarkan dana besar di awal.

Penerapan sistem perpajakan berbasis teknologi di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia. Dalam hal ini, pihak swasta dapat berperan dalam memberikan pelatihan kepada petugas pajak serta melakukan transfer teknologi agar dalam jangka panjang sistem ini tetap dapat dikelola secara mandiri oleh pemerintah. Dengan adanya dukungan teknis dari perusahaan yang kompeten, transisi dari sistem lama ke sistem baru bisa dilakukan dengan lebih lancar dan minim gangguan.

Meski menawarkan banyak keuntungan, kerja sama dengan swasta dalam sistem perpajakan juga memiliki risiko yang perlu diperhitungkan secara cermat. Salah satu tantangan utama adalah keamanan data pajak yang bersifat sangat sensitif. Jika tidak diatur dengan baik, ada kemungkinan kebocoran informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa sistem keamanan siber yang diterapkan memiliki standar tinggi, termasuk enkripsi data dan kontrol akses yang ketat.

Selain itu, ketergantungan yang berlebihan terhadap swasta bisa menjadi masalah jika tidak ada strategi yang jelas dalam hal alih teknologi. Jika seluruh aspek teknis dikelola oleh pihak luar tanpa rencana pengalihan yang matang, pemerintah bisa kehilangan kendali terhadap sistem yang seharusnya menjadi infrastruktur nasional. Oleh karena itu, kontrak kerja sama harus dirancang dengan mekanisme yang memungkinkan pemerintah mengambil alih pengelolaan penuh dalam jangka waktu tertentu.

Penerapan model kerja sama ini juga membutuhkan kepastian hukum agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam beberapa proyek infrastruktur, perbedaan interpretasi kontrak sering kali menyebabkan perselisihan antara pemerintah dan mitra swasta, yang akhirnya menghambat kelancaran proyek. Regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa semua pihak menjalankan kewajibannya secara profesional.

Beberapa model kerja sama dapat dipertimbangkan dalam penerapan Core Tax System. Salah satunya adalah skema Build-Operate-Transfer (BOT), di mana pihak swasta membangun dan mengoperasikan sistem untuk periode tertentu sebelum akhirnya dialihkan ke pemerintah. Skema lain yang dapat diterapkan adalah Managed Service Contract, di mana pemerintah tetap memiliki kepemilikan penuh atas sistem, tetapi operasional harian dikelola oleh swasta dengan standar layanan yang telah ditentukan. Alternatif lain adalah model hybrid, di mana aspek kebijakan dan pengawasan tetap berada di bawah kontrol pemerintah, sementara aspek teknis seperti pengelolaan server dan keamanan data ditangani oleh mitra swasta.

Kemitraan dengan swasta dalam implementasi Core Tax System bukan hanya sekadar opsi, tetapi juga solusi yang layak dipertimbangkan untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas sistem perpajakan nasional. Dengan perencanaan yang matang, regulasi yang ketat, serta mekanisme pengawasan yang kuat, kerja sama ini dapat berjalan secara optimal tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Jika diterapkan dengan baik, bukan hanya sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien yang akan tercipta, tetapi juga peningkatan kepercayaan publik terhadap kebijakan perpajakan pemerintah.