Gelombang teknologi digital telah mengubah wajah peradaban. Generasi muda hari ini lahir dalam lingkungan yang serba cepat, serba instan, dan terkoneksi sepanjang waktu. Mereka tumbuh bersama gawai, media sosial, dan algoritma, namun juga menghadapi krisis eksistensial: kehilangan arah, minim literasi nilai, dan terasing dari realitas sosial.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah sistem pendidikan kita siap mengantisipasi disrupsi digital ini?

Sayangnya, jawaban yang muncul sering kali gamang. Pendidikan nasional kita masih terpaku pada pendekatan usang—mengukur prestasi melalui hafalan, mendewakan angka-angka ujian, dan mengebiri daya kritis peserta didik. Di sisi lain, kebijakan yang menyasar digitalisasi pendidikan kerap berhenti pada penyediaan infrastruktur, tanpa menyentuh substansi pembelajaran yang memerdekakan pikiran.

Padahal, sebagaimana pernah disampaikan Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan dan tokoh intelektual, “Pendidikan itu menumbuhkan, bukan sekadar mengisi.” Ungkapan ini sangat relevan di tengah krisis arah yang dialami generasi digital.

Pendidikan yang menumbuhkan adalah pendidikan yang:

Membebaskan cara berpikir.

Membangun daya kritis dan nalar sehat.

Menanamkan keberanian untuk berbeda dan bertindak solutif.

Dalam konteks kebijakan publik, dibutuhkan lompatan visi, bukan tambal sulam program. Jika Indonesia ingin melahirkan generasi unggul—yang mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar—maka pendidikan harus dibingkai dalam kerangka kebangsaan, kemanusiaan, dan teknologi secara terpadu.

Kebijakan Pendidikan yang Perlu Didorong

Pertama, revisi kurikulum nasional secara menyeluruh agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Literasi digital, keamanan data pribadi, etika bermedia, hingga kecakapan abad 21 harus menjadi bagian utama, bukan pelengkap.

Kedua, transformasi peran guru menjadi fasilitator berpikir kritis dan pembimbing karakter. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga mentor yang menginspirasi nilai dan orientasi hidup.

Ketiga, penciptaan ekosistem belajar lintas ruang dan lintas generasi, dengan menjembatani pendidikan formal dan informal melalui komunitas, dunia industri, dan teknologi.

Keempat, pembangunan karakter kebangsaan yang kuat melalui pendekatan kultural, sejarah, dan empati sosial—agar generasi digital tak tercerabut dari akar nilai Pancasila dan semangat kebhinekaan.

Momentum Politik dan Tanggung Jawab Negara

Momentum pergantian pemerintahan harus dijadikan peluang untuk membangun arah baru kebijakan pendidikan nasional. Presiden terpilih dan para pembuat kebijakan di Senayan harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas strategis, bukan sekadar program sektoral.

Investasi paling bernilai untuk masa depan Indonesia adalah pendidikan, bukan hanya dalam bentuk anggaran, tetapi juga dalam kualitas kebijakan. Jika negara gagal membekali generasi digital dengan kebijakan pendidikan yang visioner, maka kita hanya akan melahirkan generasi yang pandai secara teknis, namun rentan secara moral dan kebangsaan.

Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya mahir teknologi, tetapi juga berpikir jernih, tangguh menghadapi tantangan, dan peduli pada sesama. Ini bukan tugas guru semata. Ini adalah tanggung jawab kolektif: negara, parlemen, orang tua, komunitas, dan kita semua.

Di era digital yang penuh ketidakpastian, kebijakan pendidikan yang visioner adalah jangkar masa depan bangsa.