Mendengar pemerintah Indonesia akan memindahkan ibukota pemerintahan dari Jakarta ke tempat lain, RRC mengatakan mereka siap membantu rencana itu 100%. Presiden Xi Jinping menawarkan lahan di dekat Shanghai seluas 600 ribu hekar untuk membangun semua prasarana dan saran yang diperlukan, termasuk bandara khusus.

Lahan yang ditawarkan ini lebih luas dari yang disediakan di Palangkaraya. Gunernur Kalteng hanya menyediakan 500 ribu hektar.

RRC memperlsilakan pemindahan gedung-gedung kementerian dan semua lembaga negara Indonesia, kecuali DPR, MA, MK, dan KPK. Mengenai pengecualian itu, Beijng mengeluarkan penjelasan khusus di akhir laporan kantor berita Xinhoax ini.

Presiden Xi Jinping mengatakan Indonesia tidak perlu khawatir soal biaya pembangunannya. “Seluruh biaya akan ditanggung oleh RRC,” kata beliau di depan parlemen negara itu. Pemerintah RRC berharap agar pemerintah Indonesia menerima tawaran ini tanpa syarat.

Supaya para pejabat Indonesia tidak ragu-ragu untuk pindah ke dekat Shanghai, RRC memberikan hak penuh kepada Indonesia untuk mengelola anggararan pembangunan yang disediakan oleh negara itu. Pemerintah RRC bahkan berjanji tidak akan melakukan audit terhadap pekerjaan pembangunan oleh pihak Indonesia. RRC memahami tradisi mark-up harga di Indonesia. Dalam nada menghibur sambil juga berterus terang, RRC mengatakan, “Di kalangan kami pun gencar juga praktik mark-up. Tidak masalah soal mark-up.”

BPN boleh membuatkan sertifikat tanah yang 600 ribu hektar itu. Lokasi ini terletak di sebelah selatan Shanghai, antara kota Ningbo dan Taizhou. Untuk meyakinkan Presiden Jokowi, RRC juga mempersilakan para konglomerat Sembilan Naga untuk juga berkantor di lahan yang disediakan. RRC tampaknya sangat memahami bahwa para pejabat Indonesia tak tahan berpisah dari Sembilan Naga.

Di antara ratusan posisi seior yang bakal dibawa ke ibukota baru di RRC, hanya beberapa saja yang diminta oleh Presiden Xi Jinping agar dipegang oleh orang Cina daratan, yaitu Dirjen Imigrasi, Dirjen Dukcapil, dan Dirjen Bea-Cukai. “Tiga ini saja,” kata Xi Jinping.

“Kan wajar kalau kami hanya minta tiga jabatan saja, itu pun di bawah level menteri,” tambah beliau. “Biaya pembangunan US$285 miliar dolar kan kami tanggung seluruhnya,” kata dia lagi.

Tidak disebutkan secara resmi apa alasan RRC meminta ketiga posisi “rendah” itu. Tetapi para pengamat memperkirakan ketiga posisi itu sangat strategis bagi RRC, terutama Ditjen Imigrasi. Sekarang ini, kata sejumlah sumber, RRC kehabisan stok buku paspor; jadi, sangat diperlukan impor paspor dari Indonesia ke RRC.

Dikatakan, ada sekitar 125 juta warga RRC yang belum memiliki paspor; dan mereka lebih suka memegang paspor Indonesia. Dengan demikian, kalau Dirjen Imigrasi Indonesia yang beribukota di dekat Shanghai nanti adalah orang Cina daratan, tentu tidak masalah untuk mencetak dan menerbitkan paspor Indonesia untuk warga RRC.

Terus, apa pula pentingnya posisi Dirjen Dukcapil? RRC meminta jabatan ini supaya proses pembuatan KTP untuk 125 juta warga yang belum berpaspor itu, bisa berjalan lancar dan cepat. Proses pembuatan KTP perlu cepat supaya bisa digunakan di dalam pilkada, termasuk pilkada putaran kedua di Jakarta.

Sedangkan posisi Dirjen Bea-Cukai dirasakan penting oleh RRC karena mereka mulai kesulitan mengekspor narkoba ke negara-negara lain. Jadi, RRC harus menggenjot ekspor ke Indonesia. Untuk mencapai target itu, mereka perlu Ditjen Bea-Cukai dipegang oleh orang Cina daratan.

Satu sumber yang dekat dengan Istana mengatakan, Presiden Jokowi berkeberatan dengan persyaratan ini. Namun, tekanan dari partai-partai pendukung pemerintah dan Sembilan Naga membuat Jokowi tidak bisa menghindar.

Sumber yang tak mau disebutkan namanya itu mengatakan, pemerintah akan menyetujui pemintaan Presiden Xi Jinping dan MoU dengan RRC soal pemindahan ibukota ke dekat Shanghai kemungkinan akan diteken dalam waktu dekat.

Sebagai tambahan, RRC tidak mau DPR dibawa pindah ke Shanghai karena para anggota DPR tempohari menyerahkan proyek e-KTP kepada Andi Narogong.

Presiden Xi Jinping tidak mau MA dan MK pindah ke RRC karena dikhawatirkan akan menghambat program penyesuaian sistem hukum Indonesia ke sistem hukum RRC. Kemudian, Presiden Xi tidak berkenan pada KPK karena dari tahun ke tahun KPK melakukan praktik “tebang pilih” dalam pekerjaan land-clearing.

(Artikel ini adalah opini pribadi penulis, tidak ada kaitannya dengan BBC).