Saya sedang menuduh. Memang menuduh. Sebagai orang hukum, pengacara, saya paham apa yang saya tulis itu. Jadi bukan orang awam. Di atas, ada tulisan Sodik berjudul living constitution yang saya ambil dari google. Tulisan itu jelas si Sodik berdusta. Itu satu.

Kedua, perubahan UUD 1945 menjadi UUD 2002 memakai istilah amandmend (artinya perubahan terbatas ala Anglo Saxon). Metode amandmend itu baku, sebuah metodologi besar. Tak bisa rang-ngarang, kata orang Madura.

Pada metodologi amandmend, prinsipnya melindungi naskah aslinya, menaruh semua perubahan pada Addendum. Mana asli UUD 1945? Tak ada! Dihapus. Mana Addendumnya? Tak ada! Itu salah. Mau pakai metodologi hukum apapun. Si Sodik bilang clear. Bagus. Salah kok bagus.

Hanya ada dua metodologi untuk mengubah hukum konstitusi di muka bumi. Pertama, Anglo Saxon (Amerika dan Inggris). Namanya metodologi Amandmend.

Kedua, metodologi Eropa Continental Law (Perancis, Jerman, Belanda), yaitu Reconsideration atau revisi tak terbatas. Naskah aslinya hapus, bikin baru termasuk pokok pikiran dalam pertimbangan. Misalnya Konstitusi Perancis hasil Revolusi Bastille. Semua previlege Raja Louis dihapus. Kamar ketiga, House of Lord di Inggris diganti Forthy Immortal. Tanpa sama sekali previlege kekuasaan sebelumnya. Filsafat Dekonstruksi.

Metodologi Revisi ini juga tak ada di UUD 2002 hasil amandemen. Bahkan Declaration of Independence (Proklamasi), dan The Bill of Rights (Pembukaan UUD 1945) utuh.

Jadi bukan reconsideration, bukan pula amandmend. Apa dong? Tanya si Sodik! Siapa tahu ia punya ilmunya. Saya tak temukan sepanjang ilmu hukum.

Ada metodologi ketiga, namanya metodologi kin-bikin, bahasa Madura. Hasil rang-ngarang. Ente juga bisa. Atau ada juga metodologi percobaan, yaitu Universal State Law (kayak film Universal Soldier, tentara kelinci percobaan).

Ketiga, adalah Achmad Basarah beberapa bulan lalu, lulus cum laude, diuji Mahkamah Konstitusi. Katanya, "sama itu norma pada Pancasila 1 Juni 1945 dengan norma Pancasila 18 Agustus 1945".

Kalau kata Habib Rizieq tak sama. Pada Pancasila 1 Juni 1945, Ketuhanan Yang Maha Esa letaknya di pantat. Yaitu pada sila ke lima. Gara-gara pakai istilah pantat itu, Habib Rizieq dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri ke Polda Jabar.

Posisinya memang di pantat, yaitu di sila ke lima. Sedang pada Pancasila 18 Agustus 1945, Ketuhanan Yang Maha Esa menempati kepala, yaitu sila pertama.

Di MK disertasi Basarah memperoleh predikat cum laude, artinya norma di kedua Pancasila itu sama, benar. Basarah menghilangkan strukturalisme norma. Karenanya, mau pantat atau kepala adalah sama. Lulus memuaskan di MK. Hebat kan MK.(*)