Oleh Djoko Edhi Abdurrahman, Anggota Komisi Hukum DPR (periode 2004- 2009), pada hari Senin, 13 Jan 2020 - 08:39:21 WIB
Bagikan Berita ini :

Growth Kabur Karena Rakyat Tak Punya Glorium

tscom_news_photo_1578879561.jpg
Djoko Edhi Abdurrahman, Anggota Komisi Hukum DPR (periode 2004- 2009), (Sumber foto : Istimewa)

Secara adatnya, pertumbuhan ekonomi dapat dikerek, jika pemimpinnya diganti. Ganti si Jokowi, ayo taruhan potong leher, ekonomi meroket. Itu yang selalu dikerjakan orang. Ekonomi melesak, ganti pemimpinnya. Sembuh? 73% sembuh. Secara ilmu ekonomi, yang diperbaiki dengan mengganti pemimpin adalah faktor lucky (keberuntungan). Faktor lucky dalam ilmu ekonomi, menempati variabel teratas. Coba baca di bukunya Kwiek Kian Gie, "Ekonomi Bisnis" yang jadi pegangan di STIE Perbanas. Buku ini tepat untuk analisis bisnis, seperti kecanggihan Kwiek menganalisis bisnis.

Namun dalam analisis, Kwiek selalu mengesampingkan faktor lucky itu pada investasi, tetapi tidak menegasikan. Saya juga. Orang Cina justru memakai lucky sebagai faktor utama yang mereka sebut hongsui.

Selain bangsa Cina, Niccholo Machiavelli juga memakai lucky sebagai faktor dalam menganalisis keruntuhan Romawi di bukunya "Discoursi". Orang Jawa, menjadikan lucky sebagai faktor dalam Ilmu Kejawen (Parsudi Suparlan, prof, 1986). "Mengapa di Romawi, tidak lebih tiap 40 tahun, rezimnya selalu tumbang oleh pemberontakan? Sedang di Yunani, lebih 900 tahun, di bawah hukum Liqurgus dijagai para Spartan, tak ada gejolak yang berarti", tulis Machiavelli di Discorsi.

Glorium! Machiavelli menggunakan frasa kata "Glorium". Dalam kamus Webster, adalah lucky, sama dengan keberuntungan, nasib baik. Pada Kejawen adalah pulung dan bajra.

Terminologi glorium tampaknya adalah nasib baik. Rakyat Romawi tak memiliki nasib baik untuk memiliki pemimpin yang baik, kata Machiavelli. Sedangkan pemimpin terpilih, tak memiliki nasib baik untuk menjadi pemimpin yang baik.

Itu pula yang terjadi pada Presiden Jokowi. Dia tak punya nasib baik untuk menjadi pemimpin yang baik. Pada semua analisis itu, anjurannya agar pemimpin yang tak punya nasib baik untuk menjadi pemimpin yang baik, harus diganti. Pergantian, determinasinya adalah growth economic sebagai faktor.

Jadi pesimis growth economic mendatang akan melampaui 5% di bawah nasib baik Jokowi. Prediksi sebelumnya, melesak ke 4,7%. Ramalan pekan lalu, malah negara-negara lebih kecil penduduknya dibanding Indonesia tumbuh di atas 6%. Tak ada nama Indonesia di situ. Padahal Menkeunya, Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan terbaik dunia versi Bank Dunia.

Tak ada yang salah dalam metodologi kecuali yang dikemukakan Rizal Ramli: Sri Mulyani lahir dari kasus korupsi besar yang membawanya ke IMF. Dari caranya menipu Kang Said Agil Sirodj, Sri Mulyani mengambil keuntungan dari pihak lain dengan cara membayar Rp 210 M, dan mengambil Rp 1,5 T, lalu diframing sudah dibayar lunas ke PBNU.

Yang salah, rakyat tak punya nasib baik untuk memiliki pemimpin yang baik. Kabur tuh si growth. Adanya skandal korupsi, tumbuh bagai jamur di musim hujan.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Lainnya
Opini

"Hati-hati Meliberalisasi Pasal 66" tentang Outsourcing

Oleh Timboel Siregar, , Koordinator Advokasi BPJS Watch
pada hari Senin, 13 Jul 2020
Aktivis Sosial Denny Siregar komplain data pribadinya dibuka ke publik oleh seseorang yang diduga karyawan Telkomsel. Setelah dilapor ke polisi, ternyata yang membocorkan data adalah pekerja ...
Opini

Pajak Pencairan Dana JHT Seharusnya Dihapuskan Juga

Dalam masa pandemi Covid19 ini Pemerintah telah memberikan insentif pajak kepada pekerja yaitu relaksasi fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pembayaran PPh 21 dihapuskan oleh Pemerintah ...