Lobi TSBerita TSZoom TSRagam TSKita TSNongkrong TSJakarta TSMitra TSGrafis TSTV
Menyangkal e-KTP, Apakah Pejabat Itu Sekelas Maling Ayam?
Oleh Laode Ida - ( Jumat, 17 Mar 2017 - 16:10:50 WIB ) di Rubrik TSNongkrong

Bagikan Berita ini :

86obrolan pagi-3.jpg
Kolom bersama Laode Ida
Sumber foto : Ilustrasi oleh Kuat Santoso

Sejumlah politisi di DPR maupun mantan pejabat Kemendagri era Presiden SBY telah membantah meneruma uang dari proyek E-KTP atau terlibat dalam rencana bancakan uang negara seperti yang dituduhkan dalam berkas dakwaan JPU KPK pada sidang Kamis pekan lalu.

Namun mantan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraini dalam sidang di pengadilan Tipikor (Kamis, 16/3/2017) justru memperkuat kesaksian terdakwa Irman yang menyatakan diminta berbohong oleh seorg pejabat tinggi negara itu.
Sebagai penentu administrasi di Kemendagri saat itu memang niscaya terlibat dalam ambil kebijakan proyek E-KTP berikut anggaran, sehingga jika memorinya masih berfungsi maka tentu akan ingat umumnya peristiwa loby informal dengan para penentu di Senayan.

Kita tentu tak ingin jika para pejabat itu membohongi publik. Lebih-lebih tak ihlas jika masih ada petinggi negara ini ternyata benar telibat korupsi, apalagi mereka-mereka yang tengah menjabat.

Namun kita pun sangat sadar jika watak pejabat korup niscaya akan selalu selamatkan diri akan prilaku korupnya dengan terus berbohong. Maklum hanya karena posisi oknum-oknum itu saja yang kebetulan jadi pejabat, tapi sebenarnya karakternya sama dengan 'maling kelas bawah', yakni tak mungkin jujur dengan aksinya sebagai maling. Jika saja seluruh maling mengaku, maka ruang penjara tak akan bisa menampung semua mereka.

Lalu, apakah kita terus membiarkan para oknum pejabat tetap keukeh membohongi publik? Jelas tak bleh dobiarkan. Karena niscaya berdampak sangat negatif terhadap moral publik bangsa ini, utamanya generasi muda.

Apa yang perlu dilakukan? Pertama, KPK mustinya segera lakukan konstruksi testimoni para saksi itu, berhadapan atau konfrontasi langsung dengan oknum-oknum pejabat yang terus saja menyangkal itu. Jika perlu disiarkan live di media TV agar publik menontonnya.

Kedua, jika sudah yakin akan kebenaran data dan informasi, KPK mustinya tak ragu untuk melakukan terobosan langsung tersangkakan dan tahan para pejabat dan politisi yang namanya masuk daftar dalam dakwaan JPU KPK itu. Ini penting agar tak terlalu lama membiarkan ketakpastian yang berimplikasi pada munculnya berbagai spekulasi yang tidak sehat.(*)

 


Editor : Redaktur | teropongsenayan.com
tag: #  

Bagikan Berita ini :



Tanggapan Anda atas berita ini?

BeritaLainnya

27SAVE_20160822_125409.jpg
82SAVE_20160822_125409.jpg
72SAVE_20160822_125409.jpg
97SAVE_20160822_125409.jpg
66obrolan pagi-3.jpg
84SAVE_20160822_125409.jpg